PWNU Jatim Ancam Mosi Tidak Percaya Jika PBNU Tak Gelar Muktamar Agustus 2026

AKURAT.CO Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar paling lambat awal Agustus 2026. Desakan itu disertai ancaman mosi tidak percaya apabila agenda tersebut tidak terlaksana sesuai batas waktu yang ditentukan.

Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin, menegaskan sikap tersebut saat perwakilan PWNU mendatangi kantor PBNU di Jakarta, Selasa (28/4/2026). “Jika hingga Agustus 2026 muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” ujarnya.

Menurut Rozin, pertemuan itu merupakan bagian dari konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi. Ia menyebut belum adanya perkembangan signifikan pascakesepakatan islah membuat komunikasi di tingkat elite PBNU masih mengalami kebuntuan.

Baca Juga: Konsolidasi Jelang Muktamar NU, Nusron Wahid dorong Kepemimpinan yang Lebih Baik dan Produktif

Aspirasi percepatan muktamar tersebut telah disampaikan kepada Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, secara daring, serta diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. Forum menilai keterlambatan muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi dan menghambat peran strategis NU di tingkat nasional maupun keumatan.

Dalam pernyataannya, forum PWNU menyampaikan tiga tuntutan utama kepada PBNU. Pertama, muktamar diminta digelar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan rapat pleno sebelumnya. Kedua, PBNU didorong segera menindaklanjuti keputusan internal terkait pembentukan panitia munas, konbes, dan muktamar, termasuk percepatan penerbitan surat keputusan. Ketiga, panitia pengarah diminta menetapkan peserta muktamar paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan.

Desakan ini didukung 23 PWNU dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka menilai percepatan muktamar penting untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi di tengah ketidakpastian yang berlarut.

Rozin menegaskan, forum tersebut lahir dari inisiatif para ketua PWNU tanpa koordinasi khusus. “Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan,” katanya.

Baca Juga: Staf PBNU Mangkir, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Ia juga menekankan bahwa muktamar bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum penting bagi arah masa depan NU. “Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” ujar Rozin.