Tumbuh 8,2 Persen, Realisasi Investasi Hilirisasi Capai Rp147,5 Triliun di Triwulan Pertama 2026

AKURAT.CO Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan total realisasi investasi hilirisasi pada periode triwulan I-2026 sebesar Rp 147,5 triliun.

Realisasi tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan 8,2 persen dibanding triwulan I-2025 yang sebesar Rp 136,3 triliun.

Investasi di bidang hilirisasi mencapai 29,6 persen dari total realisasi sepanjang triwulan I-2026 yang sebesar Rp498,8 triliun.

"Kontribusi dari investasi dari sektor yang berhubungan dengan hilirisasi cukup signifikan dan bisa semakin meningkat ke depannya," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dari total realisasi investasi hilirisasi Rp147,5 triliun, sebanyak Rp98,3 triliun di antaranya adalah hilirisasi mineral. Rinciannya yakni nikel Rp41,5 triliun; tembaga Rp20,7 triliun; besi baja Rp17,0 triliun; bauksit Rp13,7 triliun; timah Rp2,5 triliun; dan lainnya Rp 2,9 triliun.

Baca Juga: Menteri Investasi: Indonesia Masih Jadi Primadona Investor Asing

Lalu hilirisasi perkebunan dan kehutanan sebesar Rp29,8 triliun. Rinciannya kelapa sawit Rp18,3 triliun; kayu log Rp7,0 triliun; karet Rp2,4 triliun; lainnya Rp2,1 triliun.

"Kita menginginkan investasi ke hilirisasi perkebunan dan kehutanan juga meningkat," kata Rosan.

Untuk hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp17,7 triliun. Terdiri dari minyak bumi Rp13,6 triliun; serta gas bumi Rp4,1 triliun.

Adapun, hilirisasi perikanan dan kelautan sebesar Rp1,7 triliun. Komoditas pada sektor ini termasuk garam, ikan TCT (tuna, cakalang, tongkol), udang, rumput laut, rajungan, tilapia.

"Kita melihat investasi hilirisasi perikanan dan kelautan bisa meningkat pada semester depan," ujar Rosan.

Baca Juga: Rosan Lapor ke Prabowo, Investasi Kuartal I-2026 Lampaui Target Pemerintah

Mayoritas realisasi investasi hilirisasi berlokasi di luar Jawa yakni 75,5 persen atau Rp111,4 triliun. Terbesar di Sulawesi Tenggara Rp24,1 triliun; Maluku Utara Rp18,6 triliun; Jawa Barat Rp13,0 triliun; Nusa Tenggara Barat Rp12,9 triliun; dan Kepulauan Riau Rp9,6 triliun.