Temui Prabowo di Istana, Dudung Bahas Proposal 'Blanket Overflight' AS ke Indonesia

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman, ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dudung mengatakan, dirinya akan mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo pada pukul 15.00 WIB. Pertemuan akan membahas sejumlah isu strategis, baik nasional maupun internasional.

"Saya kan Penasihat Presiden tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," ujar Dudung kepada awak media.

Baca Juga: Fakta-Fakta Seputar Kasus yang Mengguncang Amerika, Ayah Tembak Mati Tujuh Anak Kandung di Louisiana

Dia juga turut menyoroti terkait proposal blanket overflight acces dari Amerika Serikat (AS), agar pesawat militernya bisa bebas melintasi wilayah Indonesia. Meskipun belum ada kesepakatan pasti, namun publik merasa khawatir atas potensi Indonesia terseret dalam konflik global.

Terkait hal itu, Presiden Prabowo diyakini lebih memahami situasi dan kondisi yang ada. Dia juga akan membicarakan hal tersebut dengan Presiden Prabowo dalam pertemuan pada sore hari ini.

"Ya beliau saya rasa lebih paham tentang itu, nanti saya akan berbicara sama beliau tentang itu," tegasnya.

Pada prinsipnya, tidak boleh ada pesawat militer asing yang boleh melintasi wilayah Indonesia tanpa izin. Dia menegaskan bahwa hal tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum internasional.

Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa blanket overflight access merupakan usulan dari pihak AS.

Baca Juga: Delegasi Iran Enggan Datang Lagi untuk Negosiasi Kedua dengan Amerika, Lanjut Perang?

"Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat (non-binding). Tidak otomatis berlaku, serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku," kata Rico.

Pihaknya memandang hubungan pertahanan dengan AS merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang terus dikembangkan secara seimbang dan konstruktif.

"Seluruh bentuk kerja sama tetap harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara," ungkapnya.