Eddy Soeparno: APBN Kuat Bukan Jaminan Indonesia Aman dari Krisis Energi

Putri Dinda Permata Sari | 27 Maret 2026, 21:12 WIB

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menanggapi pandangan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi karena didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kuat.

Dia mengingatkan bahwa kekuatan APBN tidak serta-merta menjamin Indonesia aman dari ancaman krisis energi di tengah gejolak global.

"Saya menghargai kinerja Menkeu yang menjaga resiliensi fiskal kita sehingga gejolak energi yang terjadi akibat perang di Timur Tengah belum mendorong Indonesia ke kondisi darurat energi," ujar Eddy melalui keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Meski demikian, dia menekankan pentingnya kewaspadaan, mengingat ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih cukup tinggi. Menurutnya, kekuatan fiskal tidak selalu sejalan dengan jaminan ketersediaan pasokan energi.

"Namun demikian kita perlu selalu waspada bahwa kuatnya APBN Indonesia saat ini bukan jaminan bahwa pasokan energi yang selama ini dipenuhi melalui jalur impor akan selalu terpenuhi," lanjutnya.

Eddy menilai, konflik geopolitik seperti perang di Timur Tengah memiliki dampak besar terhadap rantai pasok global, bahkan setara dengan disrupsi saat pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut, negara produsen cenderung memprioritaskan kebutuhan domestik dibandingkan ekspor.

"Artinya, andaikata kita memiliki kecukupan dana untuk membelinya sekalipun, belum tentu negara produsen bersedia menjual produk yang dimaksud," katanya.

Dia menambahkan, risiko tersebut dapat membuat Indonesia kesulitan memenuhi kebutuhan energi seperti BBM, migas, dan LPG, meskipun memiliki kemampuan finansial untuk mengimpor.

"Meski Indonesia memiliki APBN yang kuat, namun belum tentu kita mampu memenuhi kebutuhan energi seperti BBM, migas, dan LPG yang selama ini diimpor karena diperebutkan oleh banyak negara," ujarnya.

Karena itu, Eddy mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk fokus pada keandalan pasokan energi (reliability of supply), bukan sekadar ketersediaan (availability). Dia menilai langkah ini krusial dalam menghadapi potensi krisis energi global.

Selain itu, dia juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan transisi energi nasional sebagai upaya memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

"Perang di Timur Tengah saat ini merupakan alarm bahwa ketahanan energi Indonesia rentan. Oleh karena itu, kita perlu segerakan transisi energi, perkuat elektrifikasi, dan mengembangkan sumber bio-energi nasional yang melimpah," tutupnya.