Penerima Bansos Main Judi Online? MPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas!

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), bertindak tegas terhadap penyalahgunaan bantuan sosial (bansos), terutama oleh penerima yang kedapatan bermain judi online.

Ia menegaskan, jika peringatan tidak diindahkan, maka tidak ada alasan untuk tetap memberikan bansos kepada pelaku.

“Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga, maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak,” ujar Hidayat saat kunjungan kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/7/2025).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyebut bahwa praktik seperti itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan mulia bansos yang dibiayai dari anggaran negara.

Terlebih jika pelaku sudah masuk kategori kecanduan judi online.

“Kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol, tentu artinya bansos ini tidak berguna. Perlu ada sanksi yang lebih tegas,” tegas politisi senior PKS tersebut.

Baca Juga: Mendes PDT Ajak Alumni IMM Gerakkan Dakwah dan Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, juga menyatakan, pemerintah tidak akan mentoleransi penyalahgunaan bansos, termasuk untuk kegiatan judi online.

Ia menyebut, pemerintah kini memiliki basis data lengkap melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga pelacakan penerima yang menyalahgunakan bantuan jauh lebih mudah.

“Jadi ketahuan si A, si B-nya, siapanya, nomor rekeningnya. Nah, kalau terdeteksi digunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari daftar penerima bantuan sosial,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Prasetyo menegaskan, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk memberantas praktik-praktik yang merusak kehidupan sosial masyarakat.

“Sejak awal pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, kita ingin perang habis-habisan terhadap masalah judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi,” tandasnya.