Jalin Kerja Sama Pembangunan 1 Juta Hunian dengan Qatar, Indonesia Tinggal Sediakan Lahan

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Qatar resmi menjalin kerja sama terkait dengan pengembangan proyek hunian 1 juta unit di Indonesia.

Kerja sama ini ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Sekjen Dewan Keluarga Kerajaan Qatar, Syekh Abdul Aziz Abdul Rahman Hassan Al-Thani dan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan dengan adanya kerja sama ini, maka pemerintah Indonesia tidak lagi perlu mencari dana untuk menjalankan program tersebut.

Baca Juga: Prabowo Bakal Buat Skema Pembiayaan Perumahan untuk Penjual Bakso hingga Pedagang Sayur

Sebab, dana hingga para pekerja kontraktornya, akan disediakan oleh pemerintah Qatar. Sementara, pemerintah Indonesia hanya tinggal menyediakan lahan untuk pembangunan hunian.

"Memang investasi yang masuk ini disaat bersamaan juga menyediakan financingnya, tanahnya dari pemerintah, pekerja kontraktor, isinya beserta financingnya dari Qatar. sehingga tidak perlu cari pendanaan lagi," ujar Rosan di Istana Merdeka.

Dia mengatakan, pihaknya akan mengawal proyek kerjasama ini demi memastikan pembangunan 1 juta unit hunian rakyat bisa berjalan dengan baik dan lancar.

"Ini semua akan dilakukan bersama-sama dan kalau dari kami tentunya akan mengawal investasi ini berjalan dengan baik dan tepat," ungkapnya.

Sementara itu, Maruarar mengatakan, kerja sama ini hanya satu dari sekian investor yang akan mendukung program hunian tersebut. "Ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan, presiden mendapatkan banyak dukungan,' ucapnya.

Baca Juga: BTN Perkuat Komitmen di Sektor Perumahan Lewat Super Apps dan Program 3 Juta Rumah

Terkait dengan lokasi, masih akan dilakukan survei terlebih dahulu. Beberapa wilayah yang dijadikan opsi yaitu di Kemayoran, Senayan, hingga Kalibata.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk menyediakan lahan idle, yaitu tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Ada di Kemayoran, sekitar Senayan, sekitar Kalibata, ada nanti pak Erick tunjukkan yang idle di bawah Kereta Api, Perumnas, dan juga PTP. Nah, nanti dari situ tentu lebih lanjut begitu karena ini G2G negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," ungkapnya.