Alissa Wahid: Bangun Persatuan Nasional dengan Meredam Fanatisme Kelompok

Mukodah | 31 Juli 2025, 21:37 WIB

AKURAT.CO Aktivis kemanusiaan yang juga Direktur Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali merajut persatuan nasional dan secara tegas meredam segala bentuk intoleransi serta fanatisme kelompok yang mengancam kohesi sosial.

Pernyataan itu disampaikan Alissa Wahid menanggapi berbagai dinamika sosial yang terjadi di Tanah Air seperti di Pemalang, Depok, Sukabumi dan Padang.

Menurutnya, kunci utama dalam menjaga persatuan adalah menyeimbangkan antara pengakuan terhadap keberagaman dengan kesadaran sebagai satu bangsa.

Mengutip pernyataan Gus Dur bahwa "yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disama-samakan" memiliki pesan mendalam terhadap kesadaran atas perbedaan dan jangan memaksakan suatu pandangan kepada orang lain.

"Namun, pada saat yang sama, kita juga tidak boleh melupakan bahwa di antara kelompok-kelompok yang berbeda itu, kita terikat oleh satu jiwa yaitu nasionalisme," ujar Alissa Wahid, di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Dia menjelaskan, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mengelola keberagaman di tengah menguatnya politik identitas dan pemahaman keagamaan yang eksklusif.

Alissa Wahid memperingatkan bahwa fanatisme kelompok yang memaksakan kepentingannya sendiri akan melahirkan mentalitas menang-menangan yang tidak sehat.

"Sikap ini memicu kecurigaan, nirempati dan menganggap kelompok lain sebagai musuh, yang pada akhirnya dapat menghancurkan persatuan bangsa," katanya.

Lulusan Magister Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengungkapkan bahwa di era digital, ujaran kebencian sangat mudah ditemukan di media sosial. Banyak pihak yang berlaku secara ekstrem dan menggunakan buzzer.

Ini harus disikapi dengan bijak, jangan mudah terprovokasi untuk saling menyerang dan mencaci satu sama lain.

Oleh karena itu, menurut Alissa Wahid, perlu peran pemerintah untuk menegakkan keadilan dan menghadirkan ekosistem digital yang kondusif.

Menurutnya, penegakan hukum dengan berdasarkan mengikuti kehendak kelompok mayoritas demi menjaga harmoni sosial perlu dicermati secara seksama.

Sebab praktik ini justru mengabaikan hak-hak setara yang dimiliki kelompok minoritas.

"Ini menjadi akar masalah dalam konflik pendirian rumah ibadah yang dialami kelompok minoritas di berbagai daerah, baik kelompok muslim di wilayah mayoritas nonmuslim maupun sebaliknya," ujarnya.

Alissa Wahid menyerukan agar nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika kembali dihidupkan. Tidak hanya sebagai jargon atau budaya semata, tetapi juga sebagai panduan konkret bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus main hakim sendiri, persekusi dan ujaran kebencian.

Sejatinya, sebagai bangsa yang berketuhanan, tindakan persekusi tidak dapat dibenarkan. Karena setiap agama mengajarkan kasih sayang dan menjadi rahmat bagi semua.

"Kita perlu mengingat kembali bahwa kita punya nilai bersama yaitu Pancasila. Yang menuntun kita untuk bersikap adil, beradab, menjaga persatuan dan bermusyawarah," tandas Alissa Wahid.