DPR Pertanyakan Kinerja 100 Hari Kerja Menteri HAM: Kami Enggak Nampak Sedikitpun

AKURAT.CO Komisi XIII DPR, mempertanyakan kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, di 100 hari pertama kerjanya di Kabinet Merah Putih.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Siti Aisyah, awalnya mengaku senang saat mendengar nama Pigai menjadi Menteri HAM dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Pigai merupakan seorang aktivis HAM sepanjang perjalanan hidupnya.

"Ketika bapak dipilih sebagai menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena bapak adalah pemerhati ham dan bergerak di sana," kata Siti dalam rapat kerja bersama Menteri HAM, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Baca Juga: Menteri HAM Tak Mau 'Berisik' Soal Konflik Perusahaan: Nanti Sahamnya Jeblok

Namun, dia mengaku kecewa karena kinerja Pigai sampai sekarang belum terlihat oleh DPR. Bahkan, tidak ada gebrakan apapun mengenai penanganan HAM di Tanah Air.

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami enggak nampak sedikitpun apa yang sebenarnya bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," tuturnya.

Dia pun mewajarkan saat pertama kali Pigai ingin anggaran kementeriannya diberi Rp20 triliun. Karena menurutnya, anggaran sebesar itu logis untuk memulihkan persoalan HAM.

"Anggaran memang bapak minta Rp20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan, saya rasa itu sangat logis, sangat logis kalau negara punya dana. Dan bapak bekerja malah saya rasa Rp20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri atau untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran HAM ke depan," urainya.

"Tetapi saya tidak lihat apa yg bapak kerjakan 100 hari ini," tegas Siti.

Bahkan, dia melihat apa yang tengah dilakukan Kementerian HAM saat ini adalah program pemerintah alias Presiden, bukan gebrakan dari Pigai dan jajaran.

Baca Juga: 100 Hari Prabowo-Gibran, Menteri HAM: Tidak Ada Pengekangan Kebebasan Berpendapat

Dia juga mengaku, sangat menyayangkan ketidakhadiran Kementerian HAM saat kasus pagar laut dan kasus Rempang yang sempat viral beberapa waktu lalu.

"Sudah banyak penganggaran HAM di Indonesia saat ini yang sangat viral. Mungkin bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya enggak lihat bapak hadir di sana. Apakah menurut pak menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tegasnya.

"Jadi pak, saya ingin ke depan ayolah pak. Ketika bapak jadi menteri anggap saja lah itu cuma pakaian, tetapi kami ingin pak Pigai yang dulu," pungkasnya.