Gaduh LPG 3 Kg, Jangan Ada Lagi Kebijakan Melenceng dari Semangat Presiden Prabowo

AKURAT.CO Persaudaraan 98 mengapresiasi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mengaktifkan kembali penjualan gas LPG 3 Kg di tingkat pengecer.

“Ini bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil dan sekaligus sikap patriot dari Presiden yang harus dicontoh oleh para menteri di kabinetnya," ujar Ketua Umum DPP Persaudaraan 98, Wahab Talaohu, kepada Akurat.co, Selasa (4/2/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkap hasil komunikasi DPR dan pemerintah, yang hasilnya adalah Presiden Prabowo telah menginstruksikan Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.

Persaudaraan 98 juga mengkritik kebijakan Menteri terkait tata kelola distribusi LPG 3 Kg yang menghapus pera pengecer sehingga terjadi kelanggkaan "gas melon", penumpukan antrian di pangkalan gas serta kepanikan dan kegaduhan di masyarakat.

Baca Juga: Menko Polkam: Distribusi Gas LPG 3 Kg Diawasi Ketat, Penimbunan Akan Ditindak

“Kebijakan itu prematur dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Pembenahan tata kelola dan tata niaga LPG 3 Kg perlu dikaji, ditelaah dan dieksekusi secara holistik dari hulu sampai hilir tidak bisa dengan kebijakan yang sifatnya eksidental," terang Wahab.

Wahab mengingatkan para menteri untuk punya keberpihakan ideologis dalam membuat kebijakan yang terkait langsung dengan rakyat banyak seperti energi, pangan, pertanahan dan perumahan.

“Keberpihakan ideologis dalam kebijakan itu sangat penting. Karena akan berdampak langsung pada stabilitas nasional. Kerap kali gejolak politik dipicu oleh instabilitas energi dan pangan. Maka sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai aktivis reformasi 98 untuk tetap konsisten mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran," lanjut Wahab.

Sikap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran akan dilakukan lewat pengawalan agenda-agenda utama presiden (Program Prioritas Nasional) dan kritik konstruktif kepada kebijakan para pembantu presiden yang melenceng dari semangat membantu kehidupan rakyat.

“Ini ibarat gas bocor ketemu api, jadinya meledak dan kebakaran. Maka kita berharap agar para menteri jangan genit dengan sibuk bermanuver politik, selaku pembantu Presiden harus patuh dan tunduk pada setiap instruksi yang diberikan. Fokuslah pada topoksi dan target kinerja yang telah ditetapkan," tutup Wahab.

Baca Juga: Heboh Warga Antre LPG 3 Kg, Bahlil Sempat 2 Kali Ditelepon Presiden