Wacana Impor Sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis Jangan Sampai Rugikan Peternak

Paskalis Rubedanto | 13 Januari 2025, 08:45 WIB

AKURAT.CO DPR menyoroti rencana pemerintah mengimpor dua juta ekor sapi secara bertahap pada 2025 hingga 2029.

Rencana ini mencakup satu juta sapi perah dan satu juta sapi pedaging, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IV DPR, Rina Saadah, mendesak pemerintah memastikan rencana impor sapi ini tidak menganggu peternak lokal.

Ia mengatakan, program impor sapi ini harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kuota produksi sapi di dalam negeri.

"Pemerintah harus fokus pemberdayaan peternak sapi lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka," katanya, Senin (13/1/2025).

Kebijakan impor sapi, menurut Rina, dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek.

Tapi pemerintah harus dapat memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak merugikan peternak lokal dan sektor pertanian domestik dalam jangka panjang.

Dibutuhkan jaminan pemerintah agar produksi susu maupun daging dalam negeri bisa terserap pasar.

"Jangan sampai terjadi lagi ketika banyak peternak susu lokal yang terpaksa membuang produksi mereka karena tidak terserap oleh industri dalam negeri," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Rina mengatakan, pemerintah telah melakukan impor sapi secara berkala sejak 1980-an.

Berbagai jenis sapi impor termasuk sapi bakalan dan sapi betina bunting masuk secara reguler ke pasar dalam negeri.

Situasi ini membuat ketergantungan pasokan daging dan susu sapi dari luar negeri cukup tinggi.

"Ini bukan pertama kali Indonesia melakukan impor sapi. Meskipun ada upaya mencapai swasembada daging sapi sejak tahun 2000, hingga saat ini, ketergantungan pada impor masih tinggi," jelasnya.

Ia juga menilai bahwa pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis yang fokus pada penguatan produksi lokal dan pemberdayaan peternak.

Langkah ini penting agar mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari produk impor.

"Penguatan kelembagaan peternak dengan membangun kemitraan akan membantu peternak skala kecil dalam mengembangkan teknologi dan pengetahuan," ujar Rina.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah harus secara aktif meninjau dan mengevaluasi komitmen dari perusahaan-perusahaan yang telah menyatakan akan mengimpor sapi.

Termasuk memastikan bahwa mereka punya rencana yang jelas dan realistis untuk mendatangkan sapi sesuai target yang ditetapkan.

"Pemerintah juga harus menerapkan regulasi yang ketat terhadap impor sapi. Termasuk pemeriksaan kesehatan hewan untuk mencegah masuknya penyakit yang dapat merugikan peternakan lokal," pungkas Rina.