Puan Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat Soal Kenaikan PPN 12 Persen

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, mulai Januari 2025.

"Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari guru dan seluruh elemen masyarakat, sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini," ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Meski hal tersebut diatur dalam Undang-Undang, Puan menegaskan, pemerintah seharusnya mengevaluasi jika memang kenaikan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dia pun yakin, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga Presiden RI Prabowo Subianto, akan mendengarkan aspirasi dan kritik masyarakat mengenai kenaikan PPN 12 persen ini.

Baca Juga: Pemerintah Umumkan Tarif PPN 12 Persen Pekan Depan

"Karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini. Jadi kita lihat dulu, namun harapan dari DPR saya yakin pemerintah pasti akan mendengarkan dulu aspirasi dari masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mengkritisi kebijakan Pemerintah yang akan memberlakukan PPN 12 persen pada Januari 2025 mendatang. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, mengaku khawatir pada keberlangsungan pelaku UMKM di tengah ekonomi yang masih mengalami pemulihan.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan sektor UMKM. Daripada menaikkan PPN, Pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif," kata Evita, Kamis (21/11/2024).

Meskipun kenaikan PPN tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menurut Evita, Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Kami memahami maksud Pemerintah untuk peningkatan pendapatan, tapi sekarang gejolak ekonomi sudah banyak berdampak signifikan ke rakyat. Pikirkan juga nasib jutaan UMKM yang akan terdampak, termasuk pekerja yang hidup dari sana," ujarnya.