Tolak Revisi UU Penyiaran, Jurnalis dan Mahasiswa Geruduk Gedung DPR

AKURAT.CO Sejumlah organisasi pers, gabungan pers mahasiswa dan organisasi prodemokrasi akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Mereka menolak Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran karena berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Muhamad Iqbal, menjelaskan, aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR mulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Mereka akan menyampaikan lima poin untuk menolak RUU Penyiaran.

Baca Juga: Komisi I: Revisi UU Penyiaran Perlu Mengatur Juga Soal Siaran Digital

Salah satunya menolak pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran.

Pasal ini berpotensi digunakan untuk melakukan sensor dan menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis.

"Kami menolak pasal yang memperketat regulasi terhadap media independen. Ini dapat membatasi ruang gerak media yang tidak berpihak dan mengurangi keberagaman suara dalam penyampaian informasi kepada publik," jelas Iqbal dalam keterangannya.

"Kami menolak pasal yang mengatur sanksi berat bagi pelanggaran administratif. Sanksi yang tidak proporsional ini dapat menimbulkan efek jera bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya," lanjutnya.

AJI Jakarta juga menuntut parlemen dan pemerintah segera melakukan revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal bermasalah tersebut dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi pers dan masyarakat sipil.

Baca Juga: Dinilai Usang, Wiranto Sarankan UU Penyiaran Direvisi

Dalam aksi itu, para jurnalis juga mendukung upaya hukum dan konstitusional untuk mempertahankan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

"Kami menyerukan kepada seluruh jurnalis, akademisi, aktivis dan masyarakat luas untuk tetap waspada dan aktif dalam memperjuangkan kebebasan pers," kata Iqbal.

Berikut tuntutan yang disampaikan jurnalis dan mahasiswa terkait Revisi UU Penyiaran:

1. Segera batalkan seluruh pasal bermasalah dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran.
2. Revisi Undang-Undang Penyiaran dengan melibatkan organisasi pers, gabungan pers mahasiswa dan organisasi prodemokrasi.
3. Pastikan perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam setiap peraturan perundang-undangan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga dan memperjuangkan kebebasan pers sebagai pilar penting dalam demokrasi. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud dengan adanya kebebasan untuk menyampaikan dan menerima informasi tanpa takut terhadap intimidasi atau sensor," Iqbal berpesan.