Ramai Keluhan KJMU Dihapus, Heru Budi Buka Suara Terkait Faktor Penyebabnya

AKURAT.CO Masih ramai di media sosial terkait keluhan KJMU dihapus atau dicabut.
Di platform X bahkan sudah lebih dari 39 ribu cuitan mengenai penghapusan KJMU tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, telah memberikan pernyataan mengenai penghapusan nama-nama penerima bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Menurutnya, keputusan ini didasari oleh beberapa faktor.
Baca Juga: Hak Angket Diharapkan Bisa Ungkap Dugaan Politisasi Bansos di Pilpres 2024
Heru menyatakan bahwa faktor utamanya adalah implementasi mekanisme baru dalam mengubah data penerima KJMU pada tahap 1 tahun 2024.
Saat ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah beralih menggunakan sumber data yang dikelola oleh pemerintah pusat.
Sumber data yang dimaksud mencakup Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tercatat pada bulan Februari dan November 2022, dan juga pada bulan Januari dan Desember 2023 yang merupakan kepemilikan Kementerian Sosial.
"Jadi, KJP, KJMU itu kan DKI Jakarta sudah menyinkronkan data, data DTKS yang sudah disahkan di Desember 2023 oleh Kemensos," jelas Heru Budi.
Data tersebut kemudian digabungkan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut Heru, proses pemadanan antara DTKS dan Regsosek dilakukan untuk menentukan peringkat kesejahteraan (desil).
Kategori desil yang masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pendidikan termasuk tingkat kemiskinan sangat miskin (desil 1), miskin (desil 2), hampir miskin (desil 3), dan rentan miskin (desil 4).
Sementara itu, mahasiswa yang awalnya masuk dalam kategori desil 5 hingga 10, yang dianggap memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, telah dihapus dari daftar penerima bantuan sosial untuk biaya pendidikan.
Di samping itu, ada juga faktor lain yang menyebabkan penghapusan KJP dan KJMU, yaitu situasi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digunakan untuk mendistribusikan bantuan tersebut.
"Tentunya melihat kemampuan keuangan DKI," ungkap Heru Budi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, mengakui bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan daftar penerima KJMU karena menggunakan dua data yang dimiliki pemerintah pusat yang dipadankan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 13 November 2026: Watak Weton Jumat Wage Dikenal Setia dan Teguh Pendirian
- 2Kementan Tambah 2.400 Pompa Air di Jabar, Produksi Beras siap Digenjot
- 3Baku Hantam di Hotel, Petarung MMA Usman Nurmagomedov Divonis 6 Bulan Penjara di Uni Emirat Arab
- 4Prediksi Skor Argentina vs Uruguay 14 November 2026: Tanpa Messi, La Albiceleste Tetap Diunggulkan?
- 5Prediksi Skor Belanda vs Yunani 14 November 2026: Oranje Diunggulkan
- 6Kalender Jawa 14 November 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon, Berkarisma dan Penuh Tanggung Jawab
- 7Prediksi Skor Serbia vs Jerman 14 November 2026: Die Mannschaft Diburu Kemenangan
- 8Portugal Hadapi Laga Perdana tanpa Cristiano Ronaldo, Silva Akui Popularitas Selecao Berkurang
- 9Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global
- 10Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada Relawan dan Petugas yang Gugur dalam Penanganan Karhutla









