Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka, Okky dan Reza Rahardian

AKURAT.CO, Stigmatisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) disebut masih menjadi alat politik yang digunakan sebagai senjata menuju Pemilu 2024, bahkan keturunan dari para pihak yang dituduh terlibat PKI masih dijadikan sebagai pihak yang diserang serta dipojokkan.

Profesor Riset bidang sejarah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengungkapkan bahwa rezim Orde Baru (Orba) lahir dari krisis nasional yang menempatkan PKI sebagai musuh bersama. Bahkan, Presiden RI Kedua Soeharto dijadikan bapak pembangunan sekaligus penyelamat bangsa dari komunisme.

Menurut Asvi, isu itupun kembali hendak dijual dan diangkat menuju Pemilu 2024, walau PKI dan aktivitasnya sudah punah. Masalahnya, dalam mengangkat isu itu, stigma terhadap anak-anak dan keturunan keluarga terlibat PKI masih diteruskan.

"Itu bagi pandangan saya seharusnya diluruskan. Kalau seseorang jadi PKI, anaknya tak menanggung dosa dia. Itu sama dengan jika seorang ayah melanggar hukum, anaknya kan tak harus diadili. Kita tak menganut dosa turunan. Kalau ortunya PKI atau ormas kiri, anaknya tak otomatis menganut komunis. Apalagi ajaran itu tak bisa lagi dikembangkan di Indonesia," ungkapnya dalam diskusi virtual 'Ngeri-ngeri Kebangkitan PKI’ yang dipandu sejarawan Bonnie Triyana, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Asvi lalu memberikan contoh bagaimana tudingan tak berdasar itu merugikan DPR dan partai seperti PDI Perjuangan (PDIP) yang memiliki anggota bernama Ribka Tjiptaning.

Karena menulis sebuah buku tentang pengalamannya sebagai anak dari orang tua yang dituduh PKI, sampai sekarang Ribka dianggap PKI, DPR dianggap mengakomodasi PKI dan PDIP dituduh mempunyai 85 persen anggota bekas PKI.

Padahal, sebelum menjadi anggota DPR, untuk menjadi caleg saja, setiap orang termasuk Ribka Tjiptaning harus melewati seleksi dan memiliki surat bebas PKI dari Kepolisian. Sehingga, seorang anggota PKI takkan mungkin lolos. Maka jika masih ada yang menuduh PKI, seharusnya pihak tersebut dipaksa membuktikan atau dilaporkan ke pengadilan.

Kalaupun membaca buku Ribka Tjiptaning sendiri, lanjut Asvi, isinya adalah soal pengalaman hidupnya yang menderita setelah ayahnya, sebagai pengusaha yang berhubungan dengan banyak orang ditangkap rezim Orba karena alasan PKI pada 1965.

Ribka Tjiptaning bercerita lewat bukunya, soal bagaimana kesulitan hidup setelah ayahnya ditangkap, hingga ia harus berjualan sayur dan lemper demi menghidupi keluarga.

"Jadi isinya penderitaan anak yang kebetulan ayahnya dituduh PKI. Gus Dur dalam kata pengantar buku itu menulis dengan alasan kemanusiaan, bahwa ada satu orang anak perempuan distigma PKI, sehingga mengalami berbagai hambatan di kehidupannya,” ujarnya.

"Tak ada sama sekali di buku itu bahwa 85 persen PDIP itu PKI. Kalau Alfian Tanjung menyatakan itu, harusnya dia diadili. Ini perlu ditekankan, meskipun ortunya dituduh PKI, anaknya belum tentu. Jadi hemat saya, jangan ada lagi tuduhan PKI di DPR atau di partai tertentu,” kata Asvi melanjutkan.

Asvi lalu membandingkan kisah Ribka Tjiptaning dengan Okky Asokawati, mantan anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini pindah ke Partai Nasdem. Okky Asokawati adalah anak dari AKBP Anwas Tanuamidjaja, orang kedua setelah Letkol Untung dalam peristiwa G30S/PKI.

Okky Asokawati pun mengalami penderitaan yang sama dengan Ribka Tjiptaning karena ayahnya ditahan belasan tahun. Dengan topangan ibunya mengajar les piano, Okky Asokawati berkarir sebagai peragawati, yang kerap dilakukannya sembari mengunjungi ayahnya di tahanan.

"Okky tak memilih ayahnya jadi komandan G30S. Tapi faktanya demikian. Okky sendiri bukan komunis dan bahkan solehah. Tak ada skandalnya sebagai bintang film, sebagai anggota DPR juga diteladani.

Bukunya tak dipermasalahkan orang karena judulnya 'Jangan Menoleh Ke Belakang', beda sama Ribka. Padahal ayahnya orang kedua di G30S. Tapi ini bukan salah Okky sehingga ayahnya ditangkap dan ditahan," ungkap Asvi.

Satu lagi adalah kisah Reza Rahardian, aktor terkenal saat ini yang memiliki nenek bernama Fransisca Casparina Fanggidaej. Neneknya itu merupakan anggota Parlemen Indonesia yang kebetulan di 1965 sedang berada di Beijing.

Mengetahui situasi politik terkait PKI saat itu, Fransisca memilih bertahan dan tak kembali supaya anak serta keluarganya tak dikaitkan dengan PKI. Padahal, Fransisca sudah berjuang untuk kemerdekaan RI dan ikut terlibat di perjuangan 10 November 1945 di Surabaya.

"Dia dekat Soekarno, dan takut pulang. Selama 20 tahun di Tiongkok, lalu minta suaka ke Belanda. Dari sana dia mengabarkan ke keluarganya bahwa dia masih hidup. Bayangkan dia memendam rahasia 20 tahun. Bayangkan hidup anaknya di Indonesia. Dia khawatir kalau anaknya dia beritahu pada 1965, anak-anaknya ditangkap," kata Asvi.

Bagi Asvi, sama seperti anak keluarga terkait pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta dan RMS, seharusnya anak-anak keluarga yang dikaitkan PKI tak menjadi korban. Sebab kesalahan orang tua tak seharusnya menjadi tanggung jawab anak dan cucu.

"Saya ingin katakan bahwa partai dan DPR itu bersih dari PKI. Jangan ada tuduhan lagi. Tak ada partai yang PKI sekarang ini. Kalau ada buktinya langsung laporkan ke Bareskrim. Tak ada di parlemen kita itu PKI. Bahaya laten PKI adalah halusinasi menurut saya," ujar Asvi.[]