Ini Ramalan DBS Soal Perekonomian RI Di Tahun Pemilu 2024

AKURAT.CO PT Bank DBS Indonesia lewat DBS Macro and Strategy Team memproyeksi pertumbuhan ekonomi (PDB riil) Indonesia mencapai 5% di tahun pemilu 2024 mendatang.
Head of Research DBS Group Maynard Arif mengatakan berdasarkan hasil kajian, tim melihat kecenderungan PDB melambat hingga dua kuartal menjelang kuartal pemilu (T) yang berlangsung di kuartal I-2024, kemudian stabil, sebelum kemudian menguat.
Pengamatan ini didukung oleh kecenderungan umum pelaku ekonomi untuk berhati-hati menjelang siklus jajak pendapat, mengingat kemungkinan perubahan dalam agenda ekonomi dan peraturan, dan ketika hasil tidak resmi diumumkan, kegiatan akan berlanjut kembali.
"Tim melakukan kajian peristiwa untuk menganalisis kondisi perekonomian pada pemilihan umum lalu. Kajian tersebut mencakup enam variabel utama, termasuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan arus investasi asing langsung (FDI) selama empat pemilu terakhir tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Secara umum, pertumbuhan (ekonomi) melambat menjelang pemilu, dan pulih satu kuartal setelahnya," kata Maynard Rabu (17/5/2023).
Dari sisi kecenderungan konsumsi rumah tangga, yang menarik dalam empat pemilu terakhir konsumsi cenderung meningkat hingga kuartal sebelumnya, setelah itu cenderung stabil dengan sedikit bias penurunan. Hal itu kemungkinan besar mencerminkan peningkatan permintaan dan pengeluaran di sekitar periode kampanye menjelang pemungutan suara, di samping pengeluaran sebelum hari raya.
Ketika katalis ini berlalu, permintaan kemungkinan besar akan kembali ke jalur sebelum pemilu. Perlu juga dicatat bahwa ada faktor tidak biasa lain dan siklus bisnis pada tahun-tahun tersebut, yang juga dapat memengaruhi kecenderungan konsumsi dan pertumbuhan secara keseluruhan. Tahun 2009 berhasil mengantisipasi kecenderungan setelah krisis keuangan global, sementara 2014 menandai stabilisasi setelah Bank Sentral AS memperketat kebijakan moneternya (taper tantrum) pada 2013, yang lebih berdampak pada pasar ketimbang perekonomian.
Dengan menggunakan variabel aktivitas, DBS Macro and Strategy Team juga melacak pengeluaran pemerintah–terutama kegiatan pemerintah pusat (total pengeluaran). Pengeluaran cenderung melambat pada triwulan sebelum triwulan pemilu sebelum akhirnya meningkat, yang berlaku baik fiskal nominal maupun riil (disesuaikan dengan inflasi), yang mungkin mencerminkan gagasan bahwa pemerintahan baru mendatang mungkin memprioritaskan kembali alokasi pengeluaran, yang cenderung memperlambat pencairan dana menjelang pemilu.
Inflasi Menurut DBS
Secara umum keempat siklus terakhir menunjukkan penurunan inflasi ritel menjelang pemilu dan kemudian stabil hingga naik pada triwulan setelah pemilu. Tindakan di luar langkah administratif untuk melindungi harga domestik dari guncangan suplai atau guncangan eksogen kemungkinan besar membantu menjaga inflasi tetap terkendali.
Jika dirinci berdasarkan atas tahun, terlihat bahwa pergerakan komoditas saat itu juga kemungkinan besar berdampak pada kecenderungan, terutama jika kenaikan harga global yang kuat menyebabkan penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi domestik.
DBS Macro and Strategy Team juga menggunakan indeks Komoditas sebagai proksi pergerakan komoditas global selama tiga dasawarsa terakhir. Kecenderungan pada 2009, misalnya, penting diamati–kenaikan harga komoditas minyak mentah dunia pada tahun sebelumnya membuat pemerintah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi dalam negeri sebesar 29% pada 2008, yang menyebabkan lonjakan inflasi dan kemudian unsur basis membuat inflasi tetap dalam kecenderungan menurun pada 2009. Sebagai perbandingan, harga komoditas turun pada 2019, membatasi tekanan harga.
"Respon kebijakan moneter selama periode tersebut digerakkan oleh kombinasi manajemen inflasi, pergerakan mata uang dan lintasan pertumbuhan yang berkembang. Misalnya, BI menanggapi perlambatan inflasi pada 2009 dengan melonggarkan suku bunga acuan. Di sisi lain, untuk mengatasi gejolak mata uang yang ekstrim dan inflasi tinggi, BI menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 175bps selama taper tantrum 2013, mempertahankan sikap ketat hingga 2014, sebelum menaikkan suku bunga acuan pada akhir tahun untuk mengatasi tekanan harga akibat kenaikan subsidi bahan bakar minyak," papar Maynard.
Investasi Dan Rupiah Menguat Segera Setelah Jajak Pendapat Usai
DBS Macro and Strategy Team memetakan arus investasi asing langsung dalam kaitan dengan siklus pemilihan umum dan hasil pengamatan tersebut sangat mengejutkan. Dengan dihitung sebagai persentase PDB untuk memperhalus data yang mendasarinya, analisis menunjukkan bahwa komitmen FDI baru tergelincir ke posisi netral menjelang pemilu dan satu triwulan setelahnya (karena menunggu dan mengamati kejelasan mengenai calon yang akan maju). Itu mencerminkan kehati-hatian akan hasil pemilu dan dampaknya pada peraturan, reformasi, dan keterbukaan terhadap bisnis.
Terakhir terkait mata uang, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah cenderung melemah (rupiah menguat) menjelang pemilu, bertengger di kisaran dan kemudian berbalik naik (rupiah melemah) setelah pemilu. Di sini, DBS Macro and Strategy Team juga memperhatikan pengaruh faktor tak umum dan faktor eksogen, yang memiliki dampak lebih langsung pada pergerakan mata uang, bukan hanya pada pemilu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cara Cek Penerima BSU Kemnaker 2026 Pakai NIK, Begini Status Link Resminya
- 2Setelah 'Cabut' dari Timnas Portugal, Masa Depan Cristiano Ronaldo dalam Ketidakpastian
- 3Prediksi Belgia vs Turki 3 Oktober 2026: Susunan Pemain, H2H, dan Skor
- 4Asian Games: Indonesia Berpeluang Raih 5 Emas Besok, Padel Salah Satunya!
- 5Trump Siapkan Tambahan 10.000 Pasukan AS ke Timur Tengah, Senator Desak Kongres Hentikan Dana Perang Iran
- 6Moto3 Jepang: Tanpa Alasan! Hiroshi Aoyama Tuntut Veda Ega Pratama dan Zen Mitani All Out di 'Kandang'
- 7Kalender Jawa 2 Oktober 2026: Watak Weton Jumat Pahing Dikenal Punya Cita-Cita Tinggi
- 8Dokumen Pendidikan Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Keaslian Syarat Cawapres 2024 Jadi Sorotan
- 9Anak Usaha Lyman Group Urus HGB Kota Baru Parahyangan ke ATR/BPN, KPK Dalami Setorannya
- 10KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid di Kasus ATR/BPN, Dalami Alur Setoran hingga Pusat



