Cegah Investor Kripto Kabur dari Jepang, Otoritas Keuangan Bakal Turunkan Pajak Kripto

AKURAT.CO Otoritas Keuangan Jepang kini tengah melakukan pertimbangan untuk melakukan reformasi pajak guna mencegah pelarian modal dari startup kripto, pernyataan tersebut keluar ketika Badan Layanan Keuangan Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengamandemen sistem perpajakan mata uang virtual untuk entitas perusahaan.

Dilansir dari Cointelegraph pada Jumat (26/8/2022), perubahan yang diusulkan dalam amandemen tersebut antara lain juga mencakupi penghapusan kewajiban kapital gain untuk aset kripto perusahaan yang tidak digunakan pada akhir setiap tahun pajak.

Selain itu, juga mengubah klasifikasi aset virtual sehingga pajak capital gain maksimum yang berlaku dikurangi, dari sebelumnya 55 persen menjadi 20 persen.

Menanggapi rencana reformasi pajak ini, founder dari Astar Network, Sota Watanabe mengungkapkan bahwa reformasi pajak yang diusulkan dapat menjadi sebuah momentum yang baik bagi industri Web3, meskipun masih di tengah jalan.

Diketahui bahwa pada awal tahun ini, Astar telah memutuskan untuk mengeluarkan tokennya di luar negeri guna menghindari pembayaran pajak yang ketat dan saat ini berkantor di Singapura.

Berdasarkan analisis dari pakar industri, kewajiban pajak tinggi yang dihadapi oleh startup kripto Jepang memainkan peran utama dalam menggeser domisili perusahaan mereka ke luar negeri.

Sebagaimana untuk diketahui bersama, pemerintah Jepang mengindikasikan kemungkinan mengurangi beban pajak pada startup kripto dengan reformasi pajak 2023 untuk mencegah startup meninggalkan daerah untuk mendirikan bisnis mereka.

Dalam “Konferensi Inisiatif Masyarakat Digital” pada bulan April lalu, Presiden Rakuten Group Hiroshi Mikitani melontarkan kritikan kepada kebijakan pemerintah. Menurut Mikitani, akibat tingginya beban pajak, banyak perusahaan startup kripto dalam negeri memilih pergi ke Singapura.

“Kebanyakan orang pergi ke Singapura karena memulai bisnis di Jepang itu bodoh,” katanya.

Kritikan tersebut berdampak pada kebijakan pemerintah Jepang, terutama aturan terkait pajak. Di sisi lain, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengungkapkan bahwa tahun 2022 ini merupakan “tahun pertama menciptakan startup.”

Lebih lanjut, PM Kishida menyatakan pihaknya akan menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan startup dalam negeri. Dia juga berencana merumuskan rencana lima tahun ke depan untuk implementasi hal tersebut.[]