BI Perkuat Likuiditas Rupiah, Repo Non-SBN Diperluas ke SMI

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) menyiapkan penguatan likuiditas melalui fasilitas repo surat berharga non-SBN sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas rupiah di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS).

Gubernur BI, Destry Damayanti mengatakan, penguatan kebijakan moneter akan dilakukan secara konsisten, termasuk melalui pengawasan lalu lintas devisa dan penguatan kecukupan likuiditas di pasar keuangan.

“Kami akan memperkuat pengawasan lalu lintas devisa, kemudian juga kami akan terus memperkuat kecukupan likuditas melalui repo operasi moneter untuk non-SBN,” kata Destry dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga: Caplok Asuransi Etiqa, Maybank Indonesia Mulai Beroperasi sebagai Grup Keuangan Terintegrasi

Destry menjelaskan BI telah mulai membuka fasilitas repo untuk surat berharga non-SBN. Fasilitas tersebut saat ini telah diterapkan pada surat berharga yang diterbitkan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Selanjutnya, mulai Oktober 2026, fasilitas repo tersebut akan diperluas untuk surat berharga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dengan fasilitas tersebut, surat berharga yang diterbitkan SMF dan SMI dapat direpokan kepada BI. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menyediakan tambahan likuiditas, tetapi juga memperdalam pasar uang untuk kedua instrumen tersebut.

Langkah BI tersebut dilakukan ketika tekanan eksternal terhadap nilai tukar masih menjadi perhatian. Salah satunya berasal dari penguatan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia.

Destry mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari perkembangan suku bunga bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed). Pada September 2026, The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75%-4,00%.

Baca Juga: Maybank Indonesia dan Sunway Medical Centre Jalin Kemitraan Strategis, Manjakan Nasabah Premier Lewat Akses Kesehatan Eksklusif

BI juga memperkirakan The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuannya satu kali lagi pada triwulan IV 2026.