BI Gelar ASEAN Fest 2023 Sosialisasikan Keketuaan Indonesia

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) menggelar ASEAN Fest 2023 sebagai wadah edukasi kultur, karakteristik dan pameran UMKM serta festival inklusi keuangan digital.

Acara yang diselenggarakan BI di Jakarta Convention Center (JCC) pada 22-25 Agustus 2023 ini termasuk dari bagian ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (AMFGM).

Selain itu, acara ini bertujuan menampilkan kebijakan, best practices, dan inisiatif ASEAN dalam mendorong inklusi keuangan digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya literasi keuangan digital, dengan kegiatan berupa pameran dan seminar.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, ASEAN telah menjadi acuan dalam penerapan bauran kebijakan melalui implementasi berbargai perangkat kebijakan termasuk nilai tukar, pengelolaan arus modal, dan kebijakan makroprudensial di tengah ketidakpastian kondisi global.

“Indonesia sukses mengimplementasi bauran kebijakan ekonomi yang telah dilandasi oleh conceptual framework yang kuat dan koordinasi antar pembuat kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan perekonomian Indonesia yang tetap stabil di tengah tantangan global,” kata Gubernur BI dikutip Rabu (23/8/2023).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BoT, Serhaput Suthiwartnarueput menyampaikan pengalama dan tantangan yang dialami oleh Thailand dalam mengimplementasi bauran kebijakan ekonomi.

Menurutnya, dengan tingginya tantangan implementasi bauran kebijakan, diperlukan koordinasi antar pengambil kebijakan yang kuat, untuk memastikan penerapan kebijakan yang efektif.

“Penilaian saya, no one policy fits to all serta perlunya fleksibilitas dalam operasionalisasi bauran kebijakan sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing negara,” ucap Serhaput.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur Bangko Sentral ng Plipinas, Francisco G. Dakila juga mengungkapkan pentingnya optimalisasi kerangka kebijakan yang dapat melakukan integrasi berbagai instrumen kebijakan untuk dapat menyeimbangkan interaksi antar instrumen kebijakan yang diimplementasikan.