Taksonomi Hijau Diklaim Muluskan Arah Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Indonesia

AKURAT.CO, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengklaim perkembangan PS Indonesia terbaru dan arah kebijakan keuangan berkelanjutan Indonesia terus berkembang dengan diluncurkannya Taksonomi Hijau Indonesia pada tanggal 20 Januari 2022 yang dikoordinir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan di Indonesia Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II. Secara paralel, Bank Indonesia melalui Blueprint untuk pengembangan pasar uang 2025 akan berkontribusi pada keberlanjutan Indonesia pembiayaan melalui pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan pasar uang, maupun mendukung upaya peningkatan kapasitas nasional dengan berkoordinasi dengan otoritas lain.

“ Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 berada pada kisaran 4,7 persen-5,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 3,69 persen yoy didukung oleh langkah-langkah kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” ucap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, saat seminar salah satu agenda Pertemuan G20 “Scalling Up The Utilization of Sustainable Financial Instruments” Jumat (18/2/22).

Lanjutnya, Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan ekonomi-keuangan yang inklusif dan hijau sebagai salah satu dari 5 bauran kebijakan utama selain kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, dan pasar uang pendalaman.

“ Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 akan terus bersinergi otoritas dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mempercepat pemulihan dengan tetap menjaga stabilitas keuangan. Terlepas dari semua langkah positif, kita harus memberikan lebih banyak upaya untuk mencapai yang kuat, pertumbuhan berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi,” tambahnya.

Prioritas agenda G20 berkaitan dengan keberlanjutan, yang ada baik di bidang keuangan dan Sherpa track menandakan pentingnya topik ini. Di jalur keuangan khususnya, G20 sedang mencari cara untuk mempersempit kesenjangan pembiayaan untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan.

“ Ini akan membutuhkan upaya terkoordinasi antara sektor publik dan swasta, dari lokal hingga global tingkat. Tujuan bersama kami dapat dicapai melalui strategi jangka panjang dan jangka pendek,” tuturnya.

Sekadar informasi, Bank Indonesia (BI) menyampaikan tiga inisiatif utama Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 yang tercermin dari tiga pilar kebijakan pengembangan pasar uang.

"Ada pilar mendorong digitalisasi dan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK), inisiatifnya ada trading venue/BI-ETP yang akan kita ganti jadi BI APS. Kemudian central counterparty," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Donny Hutabarat saat taklimat media daring, Jumat (25/6/2021).

Adapun central counterparty merupakan sebuah lembaga tuntutan global untuk membuat derivatif di Indonesia menjadi lebih aman. Nantinya resiko derivatif akan diserap oleh central counterparty dan akan dibangun pada 2021 ini. Kemudian BI-SSSS dan I-RTGS yang akan di-upgrade menjadi infrastruktur berstandar internasional dan mendukung layer-layer infrastruktur pasar keuangan.[]