Hilirisasi Nikel Perlu Sentuh Aspek Lingkungan dan Sosial

Langkah konkret ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang tertuang dalam Keppres Nomor 1 Tahun 2025.

 

Satgas ini dipimpin oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang bertanggung jawab meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui pengolahan nikel dan mempercepat ketahanan energi nasional. 

 

Kebijakan tersebut diklaim telah berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi nasional hingga 21,6% dan menyerap 13,83 juta tenaga kerja dalam satu dekade terakhir.

 

 

Meskipun begitu, di balik angka-angka tersebut, muncul sejumlah tantangan. Mengacu kepada Studi Koaksi Indonesia mengungkap bahwa daerah penghasil nikel seperti Halmahera Selatan dan Konawe masih menghadapi tingkat kemiskinan yang stagnan, bahkan meningkat. 

 

"Hal ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari hilirisasi belum merata. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan pencemaran air turut menjadi perhatian besar," paparnya. 

 

Meskipun Bahlil menyatakan pentingnya koordinasi multipihak untuk memastikan hilirisasi berjalan sesuai tujuan, termasuk menyelaraskannya dengan transisi energi hijau. 

 

"Namun, tantangan teknis seperti kebutuhan energi besar di smelter, yang masih bergantung pada batu bara, menjadi hambatan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca," paparnya kembali. 

 

Seperti yang diketahui, saat ini industri nikel Indonesia sedang menghadapi tekanan global. Dimana pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat mulai menerapkan standar keberlanjutan seperti ESG (Environmental, Social, and Governance), yang menjadi tantangan besar bagi nikel Indonesia untuk bersaing di pasar internasional.