Menkeu dan Gubernur BI Sepakati Rencana Penerbitan SBN dan Operasi Moneter di 2025

AKURAT.CO Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia menggelar koordinasi tahunan terkait rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter untuk tahun 2025.

Pertemuan ini, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dimana hal tersebut mencerminkan eratnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Koordinasi tahunan ini dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi yang menjadi acuan utama, yaitu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN), serta UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca Juga: Maybank Luncurkan Fitur Investasi SBN Pasar Sekunder di Aplikasi M2U ID

Dalam regulasi tersebut, pemerintah diwajibkan untuk berkonsultasi dengan Bank Indonesia sebelum menerbitkan SUN dan SBSN. Hal ini bertujuan memastikan kebijakan penerbitan SBN sejalan dengan arah kebijakan moneter dan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta pasar keuangan domestik dan global.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat guna memastikan stabilitas makroekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah, inflasi, dan sistem keuangan. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2025.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal secara prudent dan berkesinambungan. "Jadi, fokus utamanya adalah pengelolaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan sebesar 2,53% dari PDB atau Rp616 triliun. Pembiayaan defisit ini akan didukung oleh utang netto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan non utang netto sebesar minus Rp159,7 triliun, ucap Menkeu dalam keterangannya, Jumat (27/12/2024).

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa kebijakan moneter 2025 akan diarahkan untuk menjaga inflasi dalam kisaran target 2,5±1% serta memastikan stabilitas nilai tukar Rupiah. "Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan likuiditas yang terukur dan responsif terhadap dinamika ekonomi," papar Perry.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa strategi penerbitan SBN tahun 2025 akan dilakukan secara terukur, antisipatif, dan fleksibel. Penerbitan mencakup Global bond, Penarikan pinjaman luar dan dalam negeri, serta Penerbitan SBN di pasar domestik melalui transaksi bilateral (bilateral buyback/debt switch) dan penawaran umum.

Sedangkan dari sisi Bank Indonesia, rencana operasi moneter tahun 2025 melibatkan pembelian SBN dari pasar sekunder. Kebijakan ini diselaraskan dengan kebutuhan likuiditas dan dinamika pasar, termasuk mempertimbangkan perubahan akibat lalu lintas devisa, operasi keuangan pemerintah, serta insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Sebagai bagian dari sinergi fiskal dan moneter, Bank Indonesia akan mengoptimalkan mekanisme bilateral debt switch dengan pemerintah. Instrumen ini memungkinkan Bank Indonesia membeli SBN dari pelaku pasar atau langsung dari pemerintah melalui mekanisme pertukaran SBN. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas pasar, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung keberlanjutan fiskal.

Komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang negara menjadi sorotan penting dalam koordinasi ini. Dengan memprioritaskan portofolio utang yang sehat dan terukur, strategi penerbitan SBN dirancang agar tidak hanya memenuhi kebutuhan pembiayaan tetapi juga menjaga stabilitas pasar keuangan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pentingnya kolaborasi yang konsisten untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. "Pengelolaan utang yang hati-hati harus didukung oleh operasi moneter yang pro-market untuk memperkuat disiplin pasar serta menjaga integritas kebijakan fiskal dan moneter," ucapnya kembali.

Tahun 2025, lanjutnya, diproyeksikan menjadi tahun penuh tantangan bagi perekonomian global, dengan dinamika pasar keuangan internasional yang masih dibayangi oleh ketidakpastian. Meski demikian, sinergi antara Kementerian tentu saja akan memberikan optimisme terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.