Satgas-satgasan dan 9,9 Juta Pengangguran

AKURAT.CO Satgas lagi satgas lagi. Begitu kira-kira ungkapan kekecewaan warga yang geram dengan kondisi perekonomian khususnya kelas menengah yang tak kunjung membaik.

Alih-alih menyentuh akar permasalahan seperti pengangguran dan daya beli yang semakin parah, pemerintah malah membentuk berbagai macam satgas yang belum jelas tujuannya. Belum lama dibentuk satgas pemberantasan judol, satgas siber dan satgas impor ilegal, kini pemerintah membentuk satgas percepatan investasi IKN.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, Satgas, termasuk juga satgas investasi IKN yang baru terbentuk, tak jauh dari sekedar tempat orang cari kerja, tanpa target dan evaluasi kerja konkret. "Satgas hanya tempat orang cari kerja. Pemerintah sudah punya ASN di kementerian/ lembaga. Lalu untuk apa lagi satgas-satgas itu?", tukasnya baru-baru ini. 

Baca Juga: Satgas Percepatan Investasi IKN Cuma Tempat Orang Cari Kerja

Senada, ketidakefisien kinerja berbagai satgas juga dikeluhkan oleh pengusaha. Satgas justru membuat birokrasi mengular dan pemerintah secara tak langsung mengakui lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Danang Girindrawardana.

"Satgas dibentuk dengan optimisme tinggi, oke lah saya setuju. Tapi Indonesia ini terlalu sering Pemerintah kita keluarkan satgas-satgas, akhirnya jadi kebiasaan buruk dari pemerintah kita, ketika membentuk satgas itu menunjukkan lemahnya birokrasi dan koordinasi, pemerintah enggak punya cukup kontrol terhadap tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing kementerian, pemerintah punya kelemahan itu," kata Danang dalam diskusi publik Indef baru-baru ini.

Masalahnya, satgas yang diisi oleh orang-orang yang "cuma cari kerja" ini menunjukan ketidaksensitifan pemerintah kepada jutaan penduduk muda yang saat ini menganggur dan berjuang mencari pekerjaan. Isu pengangguran yang meningkat pesat ini sudah lama menjadi perbincangan baik di media sosial maupun media massa, khususnya pada Gen Z. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Meikyansah, pemerintah minim atensi terhadap isu ini.

"Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," ujarnya di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, Charles menyoroti isu Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat miris mengingat seharusnya Gen Z saat ini berada dalam usia produktif. "Ini kan ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukan solusinya," ungkap Charles.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2024, ada 3,6 juta Gen Z usia 15-24 yang menganggur tahun ini. Sementara total pengangguran terbuka di Indonesia ada di angka 7,2 juta. Itu artinya, Gen Z menyumbang 50,29% dari total pengangguran terbuka di Indonesia. Jika ditambah dengan mereka yang tergolong bukan angkatan kerja tetapi tidak sedang sekolah atau pelatihan (Not in Employment, Education or Training/NEET), jumlah pengangguran mencapai 9,9 juta.

Menurut Charles, walaupun masalah budaya kerja hingga perilaku Gen Z yang dinilai dapat mengubah sistem kerja di perusahaan, hal itu seharusnya tidak serta merta membuat mereka 'disingkirkan' dari persaingan dunia kerja. "Gen Z ini memiliki keunggulan di industri kreatif, yang sangat penting dan dibutuhkan dalam era digital saat ini, mereka seharusnya bisa diberdayakan dengan baik dan diberikan pendidikan non formal tentang budaya kerja," jelas Legislator Dapil Jawa Timur IV itu.

Memang belakangan banyak Perusahaan yang mengeluhkan etika kerja Gen Z yang tidak biasa dan kerap membuat rugi perusahaan. Dalam dunia kerja, Gen Z diketahui memiliki kekhasan sendiri karena mayoritas memilih pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya seperti work life balance, bekerja remote, dan sangat konsen terhadap komponen gaji.

"Sebenarnya baik ya tuntutan-tuntutan itu, namun banyak perusahaan yang masih memiliki budaya kama dimana menuntut karyawan militan dalam bekerja. Harus ada formulasi yang adil agar ada win-win solution untuk semua," terang Charles.

Chief Economist BCA Group, David Sumual melihat saat ini isu penyerapan tenaga kerja belum di-address oleh pemerintah, yang terlihat jelas dari semua indikator angka. Misalnya pekerja informal (termasuk setengah menganggur atau part time) yang terus melonjak dari 74 juta di 2019 menjadi 84 juta di 2023 atau naik 1,9 juta tiap tahun.

Hal tersebut merembet kemana-mana termasuk isu rendahnya pembayaran pajak atau tax ratio, tidak terpenuhinya pendidikan dan makanan bergizi yang layak serta daya beli yang rendah. Konsumsi sejumlah barang yang stagnan seperti elektronik, furniture dan mobil yang tak kunjung tembus 1 juta unit per tahun menandakan bahwa kelas menengah tidak bertambah.

"Penduduk muda kita yang seharusnya jadi demographic dividend seperti yang sukses dilakukan China, Jepang dan Korea dengan me-leapfrog atau melompat menjadi negara berpendapatan tinggi, ini kita malah menurun. Kelas menengah kita turun dari 50 juta penduduk (setara 23% populasi) ke 42 juta penduduk (setara 18% populasi). 

Menurut David, cara termudah mendorong serapan tenaga kerja sejatinya sudah lazim diketahui, meliputi iklim investasi yang kondusif, konsistensi kebijakan, debirokratisasi, perpajakan yang adil dan law enforcement yang tak pandang bulu. Namun demikian, sayangnya political will pemerintah saat ini masih belum kuat.