RI Butuh Pertumbuhan Ekonomi Minimal 7 Persen Untuk Jadi Negara Maju di 2045

AKURAT.CO Institute For Development of Economics and Finance (Indef), menekankan pentingnya fokus pada target pembangunan ekonomi untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045.

Menurut Direktur Kolaborasi International Indef, Imanuddin Abdullah, salah satu sasaran utama dari visi Indonesia Emas 2045 adalah mencapai pendapatan per kapita setara dengan negara maju.

"Salah satu sasaran utama visi Indonesia 2045 adalah nomor satu pendapatan per kapita setara negara maju," ujar Abdullah dalam Diskusi Publik ‘Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang’, Jakarta, kamis (4/7/3024).

Ia menggarisbawahi bahwa untuk mencapai target ini, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dan memantau arah pembangunan dengan cermat. Saat ini, Indonesia sudah melampaui posisi negara dengan pendapatan menengah bawah dan masuk dalam kategori negara pendapatan menengah atas. Namun, untuk mencapai target pendapatan setara negara maju.

"Minimal kita perlu pertumbuhan ekonomi 7 persen dengan target optimal 8 persen agar nanti di tahun 2045 kita sudah melewati target tersebut,” ucapnya.

Baca Juga: RI Ingin Jadi Negara Maju, Menkeu: Tingkatkan Produktivitas Selama 15 Tahun

Ditambahkan Abdullah, data historis pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tantangan besar.  "Hanya sekali kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, 7,5% pada tahun 1970-an," jelasnya. 

Selama periode setelahnya, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5,56% hingga 4,6% dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa mencapai angka di atas 6% atau 7% memerlukan upaya ekstra. "Satu realitas pertumbuhan ekonomi kita itu sulit untuk mencapai angka di atas 6 atau 7 persen,” imbuh Abdullah.

Menurutnya, aspek faktor produksi menjadi kunci dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan bahwa produktivitas total di Indonesia masih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.

"Secara global, tren pertumbuhan rasio pajak cenderung menurun, menunjukkan negara-negara berlomba-lomba memberikan insentif untuk pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya perencanaan fiskal yang baik untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan memastikan keberlanjutan ekonomi.

Sementara itu, Abdullah juga mengkritik rendahnya anggaran pendidikan di Indonesia dibandingkan negara lain. "Bandingkan anggaran pendidikan dengan jenjang per kapita negara-negara lain, dan kita masih berada di posisi yang relatif rendah," tambahnya.

Abdullah turut menekannya pentingnya strategi yang komprehensif dan perencanaan yang matang untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan mencapai target pembangunan jangka panjang. 

“Program-program pembangunan harus direncanakan dengan cermat, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kapasitas fiskal yang ada," tekannya.