Program Makan Siang Gratis Telan Biaya Signifikan, Ekonom: Dilihat Dulu Kecukupan Dana APBN

AKURAT.CO Program-program prioritas Prabowo-Gibran, termasuk makan siang gratis, akan dilaksanakan mulai 2025 meskipun APBN 2025 diperkirakan mengalami defisit sebesar 2,4-2,8%.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, program tersebut akan tetap berlanjut meski pengeluaran negara lebih besar dari pendapatan yang ada. 

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Digital dan UMKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Maghfiruha mengatakan, perlu adanya pertimbangan terhadap anggaran negara agar dilakukan secara hati-hati. 

Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Picu Defisit APBN, Pengamat: Ini Prematur

Ia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan dana, terutama dalam konteks menjaga defisit APBN agar tidak melampaui 3%.

"Untuk anggaran perlu dilihat dulu kecukupan dana nya mengingat defisit APBN perlu dijaga tidak lebih dr 3 persen," kata Eisha kepada Akurat.co, Senin (26/2/2024).

Kemudian, Eisha juga menyoroti bahwa program makan siang gratis yang dijanjikan selama kampanye membutuhkan biaya yang signifikan, diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah.

"Sementara kebutuhan program makan siang gratis yg digaungkan saat kampanye membutuhkan biaya yang besar, Rp400 triliun (kurang lebih)," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa program-program utama dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dapat dimulai pada tahun 2025.

Salah satunya adalah program pemberian makan siang gratis. Meskipun pemerintah memperkirakan akan menghadapi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar 2,4-2,8% pada tahun anggaran 2025, program ini tetap dapat diimplementasikan. 

"Kita lihat dengan defisit anggaran (2025) yang sekitar 2,4 persen sampai 2,8 persen itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah sudah bisa masuk," kata Airlangga usai sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Menurut Airlangga, program tersebut akan tetap berlanjut meskipun pengeluaran negara melebihi pendapatan yang ada. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah-wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi. 

"(Pelaksanaan program makan siang) ada prioritas, tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu," jelasnya.