Bukan Sasar Pelajar, Muhaimin Justru Fokus Tingkatkan Alokasi Dana Desa jadi Rp5 M

AKURAT.CO Hari ini, Sabtu, 10 Februari 2024 merupakan hari terakhir masa kampanya ketiga paslon. Ketiganya berlomba memenangkah hari rakyat dengan menegaskan jargon dan program unggulan masing-masing di hari terakhir sebelum memasuki masa tenang.

Namun tak seperti paslon lainnya yang fokus ke pengembangan pelajar baik lewat makan siang gratis ataupun internet gratis, paslon nomor urut 1 lewat cawapresnya berulang kali menekankan peningkatan alokasi dana desa menjadi Rp5 miliar per desa.

Cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak imin berkomitmen untuk meningkatkan alokasi dana desa menjadi Rp5 miliar per desa. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah pedesaan agar menjadi lebih baik di masa depan. 

Baca Juga: Debat Cawapres, Gibran Tekankan Hilirisasi hingga Peningkatan Dana Desa

"Nanti ke depan akan kami siapkan naikkan anggaran Rp5 miliar per desa," ungkap pria yang akrab disapa Cak Imin, dikutip Sabtu (10/2/2023).

Dimana ia menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian dan peternakan di desa. Dengan meningkatnya alokasi anggaran ini, diharapkan akan terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam sektor-sektor tersebut, yang pada gilirannya akan menarik minat lebih banyak orang untuk tinggal di desa.

Kemudian, Cak Imin juga menyebutkan bahwa hingga saat ini, 13 ribu desa telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi desa mandiri. Meskipun demikian, masih ada sekitar 4.000 desa lainnya yang masih memerlukan perhatian khusus di berbagai daerah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kesetaraan pembangunan di seluruh negeri.

Namun demikian, Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Walhi, Ferry Widodo, menilai besaran tambahan alokasi dana desa yang dijanjikan tersebut tak tidak cukup untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan, mengentaskan kemiskinan ataupun menyelesaikan konflik agraria di tingkat desa.

Ia menyoroti alih-alih memberdayakan dan membangung desa, dana sebesar Rp1 miliar yang dikucurkan pemerintah sejak 2015 hingga saat ini justru memicu tingkat korupsi yang semakin meningkat di tingkat desa. 

Data KPK 2023 menunjukan sekitar 600 kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa. Fakta lainnya, lanjut dia, peningkatan dana desa dengan tujuan pemberdayaan dan pembangunan di tingkat desa, justru tidak dapat menyentuh desa-desa yang diambil oleh konsesi-konsesi industri yang semakin besar.

Tambahan informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) akan menerima anggaran sebesar Rp2,7 triliun dalam APBN 2024. Dana tersebut akan digunakan untuk lima program prioritas, termasuk pengembangan sarana prasarana desa wisata, pengendalian penggunaan dana desa, dan pengembangan pasar Produk Unggulan Desa dan Nagari (Prukades) di kawasan pedesaan. 

Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dan kompetensi masyarakat, serta perbaikan jalan di kawasan pedesaan. Alokasi anggaran yang rinci untuk berbagai unit kerja di bawah Kementerian PDTT juga dijelaskan oleh Menteri Abdul Halim, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia untuk mendukung pembangunan pedesaan dan daerah tertinggal.

"Kolaborasi pemerintah pusat dan pemda harus memiliki basis agenda yang serupa, fokus menjawab tantangan lapangan yang serupa, serta arah dan tujuan kebijakan yang serupa. Hanya pada lingkaran kesamaan inilah kolaborasi berdampak menjadi sinergitas," ujarnya.