Turun Tipis, ULN RI Capai USD403,1 Miliar Pada April 2023

AKURAT.CO Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat mencapai USD403,1 miliar per April 2023, turun USD200 juta dibanding posisi Maret 2023 yang sebesar USD403,3. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3%, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta. ULN swasta tercatat mencapai USD199,6 miliar per April 2023, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD199,9 miliar. Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi sebesar 4,5%, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,8% (yoy).

Dirinci,ertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 4,7% (yoy) dan 3,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan lalu yang masing-masing tercatat 2,8% (yoy) dan 3,0% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78%.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta," kata Erwin Kamis (15/6/2023).

Adapun ULN pemerintah terpantau tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD194,1 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD194,0 miliar. Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8% setelah mengalami kontraksi 1,1% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Perkembangan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,3%) serta jasa keuangan dan asuransi (10,2%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Rasio ULN

Secara umum, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,8% dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.