Prabowo Tegaskan Pentingnya Digitalisasi Pajak, Bentuk Komite Percepatan Transformasi Digital

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Pertemuan tersebut menyoroti komitmen pemerintah dalam mempercepat reformasi sistem perpajakan dan transformasi digital sebagai langkah strategis meningkatkan penerimaan negara.

Mari Elka Pangestu, anggota DEN, menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk memperbaiki administrasi perpajakan, mengurangi penghindaran pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Langkah pertama adalah memperbaiki sistem administrasi sebelum berbicara tentang perubahan kebijakan. Digitalisasi akan membawa efisiensi yang signifikan,” ujarnya kepada wartawan.

Baca Juga: Film Terbaik Sepanjang Masa Indonesia dan Dunia, Berikut Link Resmi Bukan LK21Official atau Rebahin

Ia menambahkan, modernisasi melalui sistem Coretax memungkinkan layanan administrasi perpajakan berbasis elektronik yang mencakup pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak, dimulai dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sistem ini akan terintegrasi dengan digital ID untuk mengidentifikasi wajib pajak secara lebih akurat.

“Data wajib pajak harus terhubung dengan digital ID dan elemen lain yang memperkuat profiling, sehingga koleksi pajak bisa lebih efektif dan optimal,” lanjut Mari.

Presiden Prabowo merespons masukan tersebut dengan menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital.

Komite ini akan mengawasi pelaksanaan tiga elemen utama digitalisasi: digital ID, digital payment, dan data exchange.

“Kita butuh ekosistem yang saling terhubung untuk mendukung efisiensi kebijakan fiskal dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Presiden dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga: Link Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS 2024, Ada Kemenag hingga Kemenkumham, Tinggal Klik di Sini!

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur digital publik atau digital public infrastructure (DPI) akan menjadi fondasi dari transformasi yang diusung pemerintah.

“Fondasi yang kuat diharapkan mampu mempercepat penerapan kebijakan berbasis data yang direkomendasikan DEN,” tuturnya.

Langkah reformasi ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan transparan.