Terbitkan Aturan Spin Off, OJK: Modal Minimal UUS Baru Rp1 T

AKURAT.CO  Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan aturan terbaru soal Unit Usaha Syariah (UUS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023. Beleid ini merupakan tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 68 mengenai ketentuan pemisahan UUS, konsolidasi, dan sanksi.

POJK UUS mengatur 7 substansi. Pertama, kewajiban penyediaan dana usaha sebesar Rp1 triliun untuk pembukaan UUS baru dan pemenuhan secara bertahap bagi UUS yang sudah berdiri. Kedua, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris bank umum konvensional (BUK) yang memiliki UUS wajib bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS.

Ketiga, BUK yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan pemisahan UUS. Keempat, pemisahan UUS dapat dilakukan dengan mendirikan bank umum syariah (BUS) baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS ke BUS yang telah ada. Kelima, OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah.

"Keenam, BUK yang memiliki UUS wajib memiliki strategi jangka panjang untuk pengembangan bisnis UUS ke depan yang sesuai kebijakan OJK dan ketujuh, UUS dapat memanfaatkan sumber daya BUK induk," tulis OJK dalam laman resmi dikutip Selasa (25/7/2023).

Tambahan informasi, POJK UUS telah melalui konsultansi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 27 Juni 2023 dan mempertimbangkan aspirasi publik berupa masukan serta serangkaian FGD atau fokus Group Discussion dengan pemangku kepentingan sebelum akhirnya dirilis pada 12 Juli 2023.

Selain mengatur pemisahan UUS, POJK ini juga memuat aturan mengenai UUS secara komprehensif mulai pembukaan, kepengurusan, jaringan kantor, sampai dengan pencabutan izin usaha UUS atas permintaan BUK.

"POJK ini memiliki substansi penguatan UUS yang terdiri dari aspek penguatan permodalan (dana usaha), tanggung jawab pengembangan UUS yang melibatkan seluruh anggota direksi dan dewan komisaris BUK, pemanfaatan sumber daya BUK oleh UUS, serta kewajiban untuk menyusun rencana tindak penguatan UUS dalam rencana korporasi BUK induknya," imbuh OJK.

Harmonisasi Aturan UUS

Penerbitan POJK UUS pun merupakan harmonisasi dari POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah, dengan demikian maka POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh PBI Nomor 15/14/PBI/2013 termasuk ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.