Cukai Tembakau Dominan, Ekonom AS Peringatkan Risiko Fiskal

AKURAT.CO Ekonom senior Amerika Serikat, Arthur B. Laffer, menyampaikan keprihatinannya atas dominasi cukai tembakau dalam struktur penerimaan negara Indonesia.

Dirinya menilai ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu sektor dapat menimbulkan risiko fiskal yang serius dalam jangka panjang.

Laffer mengungkapkan bahwa saat ini cukai dari sektor tembakau menyumbang sekitar 95% dari total penerimaan cukai Indonesia. Kondisi ini menurutnya tidak berkelanjutan dan dapat menimbulkan efek kontraproduktif terhadap perekonomian nasional.

“Saya khawatir fokus yang sempit ini berisiko dan tidak berkelanjutan,” kata Laffer di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Baca Juga: Firstunion Luncurkan PTH Master, Tandai Era Baru Tembakau

Laffer menjelaskan bahwa beban cukai yang tinggi pada satu sektor, seperti industri tembakau, dapat memicu penurunan perdagangan legal, mengganggu stabilitas industri padat karya, dan bahkan mendorong peredaran produk ilegal.

Dampaknya bukan hanya pada pelaku industri, tetapi juga pada pemerintah yang kehilangan potensi penerimaan negara dan masyarakat pekerja yang terdampak pemangkasan lapangan kerja.

Situasi ini, kata dia, juga telah terjadi di negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, dan Pakistan yang mengalami penurunan output industri akibat tekanan fiskal yang tidak proporsional.

Untuk itu, Laffer mendorong pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang struktur kebijakan cukai, terutama pada sektor tembakau. Ia menyarankan agar pemerintah mulai mendiversifikasi sumber penerimaan cukai ke sektor lain, sehingga beban fiskal tidak hanya ditanggung satu industri saja.

“Kerangka cukai yang lebih luas dan lebih seimbang akan meningkatkan ketahanan fiskal dan mengurangi volatilitas,” ujar Laffer.

Baca Juga: Sambut Dirjen Bea Cukai Baru, GAPPRI Ingatkan Tantangan Industri Hasil Tembakau ke Depan

Menurutnya, reformasi cukai harus dilakukan secara strategis dan terukur, dengan tetap menjaga keberlanjutan industri nasional serta memastikan penerimaan negara tetap optimal tanpa mengorbankan aspek sosial dan ekonomi.