OJK Godok Aturan Soal Pembagian Dividen Bank

AKURAT.CO  Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan segera mengeluarkan aturan yang mewajibkan bank untuk memiliki kebijakan soal pembagian dividen dan mengkomunikasikannya kepada pemegang saham.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan beleid baru nanti akan memuat beberapa hal antara lain pertimbangan bank (aspek internal dan eksternal) dalam menetapkan besaran pembagian dividen, yang juga secara proporsional mempertimbangkan kepentingan bank dan kepentingan para pemegang saham (investor), termasuk memuat mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan.

"Dalam konteks pengaturan nantinya, kami tidak secara spesifik mengatur persentase besaran dividen payout ratio yang dapat diberikan oleh bank kepada pemegang sahamnya," kata Dian dikutip Rabu (9/8/2023).

Ditambahkan, aturan soal kebijakan pembagian dividen oleh bank dimaksudkan agar alokasi laba yang diperoleh bank turut diprioritaskan untuk memperkuat permodalan, sebagai sumber dana untuk kebutuhan investasi khususnya dalam infrastruktur dan teknologi agar mampu bersaing di era digital saat ini, serta kebutuhan lain dalam upaya untuk menjaga agar terus berkembang ke depan.

"Kami juga mengharapkan agar pemegang saham tidak hanya berfokus dalam melihat pada besarnya dividen yang dapat diberikan oleh bank, akan tetapi juga harus mampu memberikan dukungan terhadap upaya penguatan dan peningkatan skala usaha bank dalam menjaga keberlanjutan atau going concern kegiatan usahanya," imbuh Dian.

Menurut Dian, pengaturan mengenai dividen bank merupakan hal yang umum dilakukan. Sebagai contoh pada beberapa negara, batasan dividen payout ratio ditetapkan oleh regulator dengan didasarkan pada realisasi kinerja keuangan bank (antara lain kinerja permodalan atau KPMM dan kinerja kualitas aset atau NPL/NPF ataupun didasarkan atas kondisi ekonomi makro sebagai upaya antisipatif untuk memperkuat ketahanan bank seperti pada era Covid-19 beberapa waktu yang lalu.

Pengaturan terkait dividen bank ini merupakan wujud prinsip transparansi dalam penerapan tata kelola yang baik pada bank terhadap seluruh pemangku kepentingan bank, terutama pemegang saham.