DPR Dorong Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

AKURAT.CO Sejak dilantik pada 20 Oktober lalu, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Visi ini menjadi salah satu dari delapan program unggulan atau "Astacita" yang diusung untuk membawa dampak langsung bagi masyarakat. Infrastruktur di berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga kesehatan, menjadi fokus utama pemerintahan ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengungkapkan dukungannya terhadap langkah pemerintah ini. Ia menyoroti betapa pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mendorong ekonomi nasional dan menciptakan konektivitas di wilayah-wilayah terpencil.
Baca Juga: Komisi V Dukung Program Swasembada Pangan Prabowo, Perkuat Infrastruktur
Menurut Bambang, Prabowo memiliki target ambisius untuk membangun infrastruktur yang dapat langsung mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi menjadi salah satu prioritas utama.
Pembangunan transportasi massal diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa di seluruh Indonesia. Saat ini, konektivitas antar wilayah masih menjadi kendala utama bagi pemerataan ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil.
Bambang juga menyebutkan pentingnya perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai aspek integral dari pembangunan. "Sumber daya manusia adalah aset terbesar negara ini. Oleh karena itu, Pak Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan gizi, pendidikan, dan kesehatan. Ini akan mendukung daya saing Indonesia di kancah internasional,” katanya.
Sebagai langkah awal, pemerintah berencana meningkatkan alokasi APBN untuk belanja infrastruktur. Bambang optimis bahwa belanja APBN yang tepat sasaran akan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan hub transportasi laut dan udara juga menjadi salah satu fokus yang diusung Prabowo. Konsep hub ini diharapkan dapat mengoptimalkan distribusi logistik antarwilayah dan menurunkan biaya pengiriman, sehingga harga barang dapat lebih terjangkau di daerah terpencil.
Selain transportasi, infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi juga menjadi prioritas agar semua wilayah, termasuk pelosok, dapat terhubung. Menurut Bambang, infrastruktur kelistrikan yang stabil akan mendukung industri kecil menengah (IKM) untuk berkembang di daerah, sehingga mendorong terciptanya lapangan kerja baru di tingkat lokal.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah, pembangunan infrastruktur ini juga akan menyasar kawasan-kawasan yang selama ini tertinggal. “DPR mendorong agar pemerintah secara serius meningkatkan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil, yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh pembangunan,” lanjut Bambang.
Dengan dukungan penuh DPR, diharapkan program pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan sesuai target dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 2Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 3Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 6Fabio Calonego Akui Ditawari Naturalisasi, Tertarik Bela Timnas Indonesia
- 7Kalender Jawa 16 Oktober 2026: Weton Jumat Legi Disebut Punya Karakter Unik
- 8Gubernur Bali I Wayan Koster Viral Usai Adu Mulut dengan Petugas SPBU, Ini Profilnya
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK








