Pantura Sumbang 20 Persen PDB RI, Pembangunan Giant Sea Wall Senilai Rp164 T Dinilai Mendesak

AKURAT.CO Pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut raksasa di kawasan pantau utara Jawa atau Pantura (Giant Sea Wall) dinilai mendesak. Pasalnya Pantura berkontribusi hingga 20% dari PDB Indonesia dengan kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengutip studi JICA mengatakan bahwa jumlah penduduk di Pantura sekitar 50 juta menyumbang 20 persen perekonomian RI. Beragam ancaman yang mengintai kawasan Pantura Jawa dinilai akan mempengaruhi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan meningkatkan potensi bencana bagi jutaan penduduk yang berdiam di daerah tersebut.

Selain itu, fenomena degradasi di Pantura Jawa yang tidak tertangani diperkirakan juga akan mengancam keberadaan dari 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, serta berbagai infrastruktur logistik nasional seperti bandara, jalur kereta api, hingga pelabuhan.

Baca Juga: Giant Sea Wall Butuh 40 Tahun, Prabowo: Bangun Rumah Panggung dan Terapung

"Nah tentu tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat," ungkap Airlangga di sela Seminar Nasional bertajuk Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall), Rabu (10/1/2024).

Ditambahkan, Pulau Jawa saat ini dihadapkan sejumlah tantangan daya dukung dan daya tampung seperti ancaman erosi, abrasi, banjir, penurunan permukaan tanah (land subsidence) di sepanjang daerah Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang terpantau bervariasi antara 1-25 cm/tahun, serta kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 cm/tahun di beberapa lokasi.

Padahal, Pulau Jawa masih menjadi salah satu kontributor terbesar dalam PDB Nasional tersebut dengan share mencapai sebesar 57,12%. Angka tersebut sekaligus memperlihatkan Pulau Jawa sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi secara spasial.

Diilustrasikan, kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan khusus di Pesisir Jakarta saja kata Airlangga mencapai Rp2,1 triliun per tahun dan dapat meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai Rp10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depannya. 

Untuk pembangunan Giant Sea Wall yang ditaksir merogoh kocek hingga Rp164 triliun dinilai mendesak. Saat ini, kebutuhan pembiayaan tanggul raksasa itu rencananya akan dipenuhi dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau PPP (public private partnership) dengan detail yang masih digodok pemerintah.

Pemerintah lewat Kementerian PUPR telah mengadakan kajian proyeknya yang akan dilakukan melalui 3 fase. Pertama, Fase A yakni pembangunan Tanggul Pantai dan Sungai serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta. Untuk Fase A saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan Daerah dengan anggaran Rp16,1 triliun yang berasal dari Kementerian PUPR Rp10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp5,8 triliun.

Kemudian Fase B yakni pembangunan Tanggul Laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah Barat Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan. Total anggarannya ialah Rp148 triliun.

Terakhir, Fase C dilakukan dengan Pembangunan Tanggul Laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040. Apabila laju penurunan tanah/land subsidence tetap terjadi setelah tahun 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup. Untuk fase ini belum ada proyeksi kebutuhan anggaran.