Menteri Ara Siapkan Hunian Tetap untuk Korban Gempa NTT

Esha Tri Wahyuni | 17 Agustus 2026, 18:13 WIB

Menteri PKP, Maruarar Sirait - Dok. Kementerian PKP

AKURAT.CO Pemerintah mulai menyiapkan langkah pemulihan hunian bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Meski wilayah terdampak masih berada dalam fase tanggap darurat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan persiapan pembangunan hunian tetap mulai dilakukan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan kementeriannya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan dampak gempa.

Menurut Ara, percepatan diperlukan agar pemulihan tempat tinggal masyarakat dapat dilakukan setelah kebutuhan darurat tertangani.

"Kita juga sudah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), saya juga sudah koordinasikan di internal, saya juga sudah koordinasi dengan bapak gubernur. Saya sudah pesankan kita bekerja lebih cepat, koordinasi lebih cepat, lebih akurat," ujar Maruarar di Wisma Mandiri Jakarta, Senin (17/8/2026).

Maruarar mengatakan Kementerian PKP memiliki tugas pada tahap pembangunan hunian tetap. Karena itu, meskipun penanganan saat ini masih berfokus pada kondisi darurat, proses menuju pemulihan tempat tinggal warga perlu dipersiapkan sejak awal.

"Saya tahu ini masih masa dalam tanggap darurat, tapi kita juga seperti di Sumatera pada saat tanggap darurat kita juga sudah mulai bekerja sama membangun hunian tetap. Jadi kita harus bekerja lebih cepat lagi sesuai arahan Presiden Prabowo untuk rakyat kita," katanya.

Percepatan penanganan dilakukan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026). Berdasarkan data BNPB yang diumumkan pada 17 Agustus, sedikitnya 53 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut.

Korban meninggal tersebar di sejumlah wilayah, dengan jumlah terbesar berada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. BNPB masih melakukan pendataan terhadap korban dan dampak kerusakan akibat gempa.

Gempa tersebut juga menyebabkan kerusakan bangunan dan membuat masyarakat harus mengungsi. Kondisi ini membuat kebutuhan tempat tinggal menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani dalam proses pemulihan pascabencana.

Bagi Kementerian PKP, penanganan hunian menjadi bagian yang berbeda dari respons darurat seperti evakuasi, pencarian dan pertolongan, serta distribusi bantuan. Kementerian tersebut berfokus pada tahapan penyediaan tempat tinggal yang dapat digunakan masyarakat setelah kondisi darurat berakhir.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memastikan pemerintah mengerahkan jajaran terkait untuk menangani masyarakat terdampak gempa NTT.

Pemerintah telah mengirimkan 50.000 paket bantuan sembako ke NTT pada Sabtu (15/8). Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.

Selain bantuan logistik, Prabowo meminta penanganan dilakukan secara lintas sektor. Perum Bulog, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk juga diminta terlibat dalam penanganan di lapangan.

Presiden menempatkan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas dalam kondisi darurat. Pemerintah juga memastikan proses pemulihan akan terus dilakukan setelah penanganan awal bencana.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan gempa tidak berhenti pada distribusi bantuan selama masa tanggap darurat. Setelah kebutuhan mendesak terpenuhi, pemerintah perlu masuk ke tahap pemulihan, termasuk memastikan warga yang kehilangan atau tidak lagi dapat menempati rumahnya memperoleh tempat tinggal yang layak.

Dalam konteks itu, koordinasi Kementerian PKP dengan pemerintah daerah menjadi penting untuk menentukan kebutuhan hunian, lokasi pembangunan, serta bentuk penanganan bagi masyarakat yang rumahnya terdampak.

Maruarar menegaskan kementeriannya akan mengikuti arahan pemerintah pusat untuk mempercepat proses tersebut.

"Kita harus bekerja lebih cepat lagi sesuai arahan Presiden Prabowo untuk rakyat kita," ujar Maruarar.