Misbakhun: IKN Tak Ganggu Kapasitas APBN

AKURAT.CO - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai pembangunan IKN tidak mengganggu kapasitas fiskal atau APBN. Pasalnya, mandatory spending seperti belanja pendidikan, kesehatan, ataupun tetap terlaksana tanpa ada hambatan.

"Kita pemerintah dan DPR selalu memberikan prioritas kepada hal - hal yang utama yaitu pembangunan infrastruktur bukan hnya IKN lho ya, kemudian pendidikan, bantuan sosial, layanan kesehatan semuanya dijalankan penuh oleh pemerintah," kata Misbakhun di sela acara Economic Challenges bertajuk "Siapa Cuan di IKN" Selasa malam (26/9/2023).

Ditambahkan, semua mandatory spending seperti belanja pendidikan minimal sebesar 20% total anggaran belanja negara masih aman. Pun dengan belanja kesehatan bahkan setelah UU omnibus law tentang kesehatan yang menghapus mandatory spending kesehatan, tetap terealisasi di atas 5%. Artinya, Menteri Keuangan sendiri menjamin sustainability APBN tak terganggu meski ada pembangunan IKN.

Baca Juga: Anggaran IKN Rp75 Triliun, Siap Pindah Agustus 2024

Adapun terkait persoalan sumber pendanaan atau investasi IKN, baik dari APBN sebesar Rp75 triliun secara multiyears tahun 2022 - 2024 yang tergolong tidak besar ataupun dari investasi swasta lokal dan asing, ataupun utang, merupakan persoalan lain yang perlu dijawab sendiri oleh pemerintah.

"Kalau kemudian dikaitkan dengan utang, ini kan bukan persoalan IKN nya. Tapi persoalan bagaimana manajemen supporting menutup defisitnya. Ini pokok soalnya di situ. Ataupun soal where is the money coming from itu persoalan lain. Ini bukan persoalan benar salah. Pemerintah mengatakan bahwa prioritasnya saat ini agar semua infrastruktur diselesaikan dengan cepat, IKN itu bukan prioritas lho," imbuh Misbakhun. 

Ditegaskan, alokasi APBN untuk pembangunan IKN sejauh ini tidak mengorbankan belanja prioritas lainnya seperti alokasi pendidikan sebesar 20%, kesehatan sebesar 5% ataupun bansos yang semuanya tetap berjalan normal.

"Apa sekarang yang dipersoalkan? Utang bertambanh itu persoalan yang lain. Where the money is coming from itu persoalan yang berbeda, sustainability fiskalnya itu juga persoalan yang berbeda karena banyak pertanyaan yang memang harus dijawab di sana," tegas Misbakhun.