Tiongkok Wajibkan Pengembang Pasang CCTV di Lokasi Proyek, Ini Sebabnya

AKURAT.CO - Tiongkok baru-baru ini mengumumkan peraturan resmi yang mewajibkan pengembang memasang peralatan pemantauan di proyek mereka. Aturan ini berlaku bagi perusahaan yang menerima pendanaan pemerintah minimal 30 juta yuan.

Langkah ini diambil untuk mendukung industri properti yang mengalami krisis. Pada bulan Januari, Kementerian Perumahan Rakyat di Tiongkok menjanjikan lebih banyak pinjaman talangan kepada pengembang yang menghadapi kesulitan finansial.

Dikutip dari Bbc.com, Senin (05/02/2024), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional menyatakan bahwa peraturan baru ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan proyek dan penggunaan pendanaan. Pemerintah ingin memastikan dana digunakan sesuai tujuan untuk menopang pengembang properti yang kesulitan.

Baca Juga: Dinamika Hubungan Taiwan dan Tiongkok: Sejarah, Konflik, dan Tantangan Masa Depan

Untuk memastikan kepatuhan, pengembang diwajibkan menggunakan perangkat keamanan seperti kamera pengintai, drone atau peralatan satelit. Langkah ini sejalan dengan upaya Tiongkok membangun jaringan pengawasan kamera terbesar di dunia.

Meskipun Tiongkok telah menjadi salah satu negara yang paling diawasi di dunia, para ahli menyatakan bahwa peraturan baru ini tidak sepenuhnya menakutkan. Beberapa bahkan melihatnya sebagai langkah positif untuk memastikan kinerja dan pencapaian sosial yang lebih baik.

Sektor properti menjadi fokus utama, terutama setelah pengadilan di Hong Kong memerintahkan likuidasi pengembang Evergrande yang sarat utang. Krisis di sektor properti menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah, karena sektor ini menyumbang sekitar seperempat dari ekonomi Tiongkok.

Pemerintah juga berupaya mengatasi masalah dengan menawarkan lebih banyak pinjaman dana talangan kepada pengembang yang kesulitan. Bank-bank didorong untuk terus memberikan pinjaman dan langkah-langkah lain diambil untuk mendukung perekonomian.

Krisis properti juga mengakibatkan proyek-proyek terbengkalai dan jutaan unit kosong di seluruh negeri. Hal ini berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Meskipun ada kekhawatiran di masyarakat, pemerintah Tiongkok berusaha meredam ketegangan dan menegaskan pentingnya stabilitas sosial yang terkait dengan sektor properti.