Akurat Logo

RUU Penyadapan Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini

Ayu Rachmaningtyas | 17 November 2026, 18:03 WIB
RUU Penyadapan Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini
Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan untuk membahas RUU Penyadapan. - Akurat.co

AKURAT.CO Komisi III DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.

Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, mengatakan, guna mempercepat pembahasan, pihaknya meminta Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk mempercepat pembahasan.

Menurutnya, melihat kondisi saat ini, percepatan pembahasan RUU penyadapan menjadi keniscayaan. Karena itu, regulasi tersebut dapat diprioritaskan tanpa harus menunggu tahun 2027.

"Khusus mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini," kata Hinca, dalam rapat bersama Baleg DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, Komisi III telah melakukan sejumlah persiapan untuk pembahasan RUU Penyadapan. Di antaranya diskusi bersama pakar hukum, akademisi, serta konsultasi publik dalam rangka penyusunan naskah akademik.

Baca Juga: Susun RUU Penyadapan, DPR Ingin Aturan Tak Disalahgunakan Aparat

Proses tersebut telah berlangsung sejak Januari 2026. Bahkan, pada 17 Juli 2026 telah dilakukan konsultasi publik terkait penyusunan naskah akademik RUU Penyadapan.

Selain juga telah melakukan studi banding regulasi penyadapan ke sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan.

Komisi III juga telah menggelar rapat bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk menerima masukan.

Karena itu, berbagai tahapan tersebut menjadi dasar bagi Komisi III untuk segera mengambil alih pembahasan RUU Penyadapan dari Baleg DPR.

"Dari penjelasan dan laporan kami ini karena Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan, Rancangan Undang-Undang Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan, membantu Badan Legislasi menyelesaikan tugas-tugas besarnya," ujar Hinca.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.