DTKJ Tegaskan Tak Ikut dalam Laporan Dugaan Korupsi Sistem Tap In-Tap Out Transjakarta

AKURAT.CO Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menegaskan laporan yang dibuat mantan Anggota DTKJ Musa Emyus terkait dugaan korupsi pada sistem baru tap in-tap out Transjakarta tidak ada kaitannya dengan lembaga DTKJ.

"Terkait dengan substansi pemberitaan yang ada, maka perlu diketahui pernyataan yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan lembaga dan kebijakan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2020-2023," kata Ketua DTKJ Haris Muhammadun dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Namun demikian, ia membenarkan bahwa Musa Emyus merupakan anggota DTKJ periode 2012-2013. Saat ini, Musa tak lagi berstatus anggota aktif DTKJ periode 2020-2023.

"Yang bersangkutan bukan merupakan anggota aktif Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Periode 2020-2023. Musa Emyus adalah anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Periode 2012-2013," jelasnya.

Sebagai informasi, mantan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Musa Emyus melaporkan kebijakan menempelkan kartu uang elektronik (KUE) saat naik dan turun bus Transjakarta (TJ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, kebijakan itu diduga ada indikasi tindakan rasuah.

"Karena pada awal Oktober ada pemotongan dua kali, di-tap in-nya (saat naik) dipotong di-tap out-nya (saat turun) dipotong," kata Musa di Gedung Merah Putih KPK kepada wartawan, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Pasalnya, ia menerangkan, sejumlah pengguna bus Transjakarta pernah mengeluhkan bahwa saldonya terpotong dua kali lantaran adanya kebijakan tersebut pada awal Oktober 2022. Sebab, pembayaran dua kali tersebut dinilai dapat merugikan pengguna Transjakarta.

"Nah itu yang kita pertanyakan, sudah kita buatkan laporannya," ungkapnya.

Selain itu, pelaporan dilakukan juga dalam rangka adanya penunjukkan pihak ketiga dalam sistem pembayaran kebijakan tersebut. Musa menilai PT Transjakarta seharusnya dapat langsung menjalin kerja sama bersama dengan Bank DKI untuk menampung pembayaran moda transportasi umum di ibu kota itu.

"Seharusnya kan kalau ada itikad baik PT Transjakarta kan bisa bekerja sama dengan Bank DKI kan? Karena Bank DKI punya izin payment gateway," tuturnya.

Dalam kehadirannya ke markas KPK, ia juga menyertakan dokumen. Namun, ia enggan untuk merinci lebih jauh terkait dokumen apa saja yang dibawa untuk melaporkan hal tersebut.

Beberapa di antaranya yakni adanya pemotongan saldo penumpang sebanyak dua kali. []