Pakar HTN: Masa Jabatan Ketua Umum DPN Peradi  Konstitusional

AKURAT.CO, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Ketua Umum Organisasi Advokat menjabat maksimal dua periode. Hal itu agar mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara bertutur-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam membacakan putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 yang disiarkan di chanel YouTube MK, Senin (31/10/2022).

Atas putusan MK tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid berpendapat bahwa secara konstitusional tidak ada dampak serta implikasi yuridis apapun terhadap kedudukan serta eksistensi Ketua Umum DPN Peradi  Otto Hasibuan. 

Kata dia, secara hukum ketua umum Peradi saat ini dapat menjabat serta menuntaskan masa jabatannya sampai dengan selesai, dan hakikatnya itu merupakan perintah yang konstitusional yang dirumuskan dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 itu sendiri.

"Jadi tugas-tugas konstitusional tetap dapat di jalankan oleh Otto Hasibuan selaku ketua umum DPN Peradi berdasarkan kewenagan yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat," kata dia. 

Fahri Bachmid mengatakan, hal itu merujuk pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada halaman 41, point (3.18). 

Fahri Bachmid berpandangan bahwa sesungguhnya berdasarkan ketentuan norma Pasal 47 UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. 

Namun putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (foreward looking), dan tidak berlaku retrospektif ke belakang (backward looking).

Oleh karena itu, segala subyek perbuatan hukum dan subjek hukum yang sah menurut rezim hukum lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, tetap harus dianggap sah adanya setelah rezim hukum baru sesudah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. 

Fahri Bachmid yang merupakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi & Pemerintahan (PaKem) Fakultas Hukum UMI ini, menguraikan bahwa terkait Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022, secara teoritik tergolong dalam Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (limited constitutional). Di dalam khasanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep "limited constitustional" yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. 

Berbeda dengan model putusan "conditionally constitutional" ataupun model putusan "conditionally unconstitutional" yang memutuskan aturan yang pada saat diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi.

"Namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilanggarnya syarat-syarat yang diputuskan peradilan konstitusi, maka model putusan limeted constitustional bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena disadarkan atas pertimbangan kemanfaatan," tuturnya.[]