Mardani Ali Sera Sarankan Kejagung Usul Perubahan UU Tindak Pidana Korupsi

AKURAT.CO, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyarankan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan perubahan Undang-undang (UU) tindak pidana korupsi. Apabila, tetap menginginkan pelaku korupsi kecil tidak dipidana.

"Jika memang Kejagung ingin pelaku korupsi kecil tidak dipidana, bisa mengusulkan perubahan UU tindak pidana korupsi," ujar Mardani dikutip dari akun Twitter @MardaniAliSera pada Jumat, (4/2/2022).

Jika memang Kejagung ingin pelaku korupsi kecil tidak dipidana, bisa mengusulkan perubahan UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal pidana pencucian uang jg bisa lbh sering diterapkan. Korupsi sdh jelas berdampak buruk pada hilangnya hak ekonomi & sosial masyarakathttps://t.co/Tgx0gqDhkY

— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) February 4, 2022

Selain itu Mardani menyebut, pasal pidana pencucian uang juga bisa lebih sering diterapkan. Sebab kata dia, menilai saat ini korupsi sudah jelas berdampak buruk pada hilangnya hak ekonomi dan sosial masyarakat.

"Pasal pidana pencucian uang juga bisa lebih sering diterapkan. Korupsi sudah jelas berdampak buruk pada hilangnya hak ekonomi dan sosial masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, ST Burhanuddin menyampaikan mekanisme penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta.

Dia menyebut kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara.

"Sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan," kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menjawab pertanyaan anggota DPR dalam rapat bersama Komisi III DPR. Burhanuddin mengatakan penyelesaian proses hukum kasus korupsi dengan kerugian di bawah Rp 50 juta dengan mekanisme tersebut dinilai cepat dan sederhana.

"Sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan," lanjutnya.[]