Sales Manager Lexus Dipanggil KPK Terkait Dugaan TPPU Bupati Hulu Sungai Tengah

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sales manager Lexus Indonesia, Meinisa terkait kasus pencucian uang yang melibatkan mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif (ALA).

Belum diketahui apa hubungan antara Meinisa dalam kasus ini, namun juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa tim penyidik akan mengklarifikasi sejumlah bukti, serta menggali keterangan saksi sepanjang pengetahuannya dalam kasus ini.

"Yang bersangkutan akan diminta keterangannya sebagai saksi untuk tersangka ALA," ujar Febri dalam pesan singkatnya kepada awak media, Selasa (5/3/2019).

Selain Meinisa, penyidik juga memanggil 5 saksi lain dari unsur swasta yakni Syahril, Supriyono, Ari Sutari, dan Nurul Oktaviani, serta Karyawan PT Anak Elang Motorindo, Ayu.

"Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersanga ALA," kata Febri

Adapun harta milik Abdul Latif yang diduga berasal dari hasil gratifikasi berjumlah ada 25 unit kendaraan roda empat yang terdiri dari berbagai merk antara lain: BMW 640i coupe warna putih metalik, Toyota Velfire, Lexus 570 4x4, Jeep Hummer, Jeep Rubicon model COD 4DOOR, Jeepo Rubicon Brute.

Kemudian, Toyota Hiace sebanyak tiga unit, Toyota Fortunier, Daihatsu Grand Max sebanyak delapan unit, dan Toyota Calya sebanyak dua unit.

Tak hanya kendaraan roda empat, Abdul Latif juga diduga memiliki kendaraan roda dua hasil dari gratifikasi yang terdiri dari berbagai merk mewah antara lain: BMW Motorrad, Ducati, Husberg TE 300, KTM 500 EXT dan empat unit Harley Davidson.

“Barang bukti tersebut dititipkan di Rupbasan Banjarmasin dan sebagian akan dikapalkan ke Jakarta untuk disimpan di Rupbasan Jakarta Barat,” jelas Febri.

Atas perbuatannya, Abdul Latif dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang (UU) No.8/2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara terkait penerimaan gratifikasi, dia disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dalam UU No.20/2001.[]