Wali Kota Medan Penuhi Undangan KPK Terkait Penertiban Aset PSU

AKURAT.CO, Wali Kota Medan Bobby Nasution memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/9/2022). Bobby datang ke Gedung Merah Putih KPK terkait upaya percepatan serah terima aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di Kota Medan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan undangan juga ditujukan untuk Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumut dan Kota Medan, BPN Perwakilan Sumut, Kejari Kota Medan dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ipi menjelaskan KPK berkapasitas sebagai fasilitator pertemuan tersebut dengan harapan menyelesaikan kendala yang terjadi terkait serah terima aset PSU di Kota Medan.

"Harapannya, melalui pertemuan yang difasilitasi oleh KPK ini tercapai kesepakatan untuk mempercepat proses serah terima aset PSU yang hingga kini masih menghadapi beberapa kendala," ujar Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (19/9/2022).

Ipi menjelaskan berdasarkan Peraturan Walikota Medan No 35 Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 sebagai aturan teknis pelaksanaan atas Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, telah dilakukan inventarisasi aset PSU yang belum diserahterimakan kepada Pemkot Medan.

"Tercatat dari 106 perumahan yang berdiri di seluruh Kota Medan, Pemkot Medan baru berhasil menyelesaikan serah terima atas 8 (delapan) perumahan sepanjang 2020-2021," ujarnya.

Ipi membeberkan empat PSU perumahan telah dilakukan penyerahan pada 2020, dan empat perumahan lainnya pada 2021. PSU dari kedelapan perumahan tersebut seluas total 1.408 meter persegi dengan nilai perkiraan aset mencapai sekitar Rp142 Miliar.

"Selain itu, di tahun ini juga telah diverifikasi PSU dari enam perumahan lainnya yang saat ini sedang dalam proses pengukuran ulang. Aset tersebut seluas total 11.888 meter persegi dengan perkiraan nilai sekitar Rp39 Miliar," ungkapnya.

Ipi mengatakan lembaga antirasuah terus mendorong percepatan penyerahan aset PSU di banyak daerah. Hal itu, sambung Ipi, sesuai dengan mandat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 47 ayat (4) disebutkan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Manajemen aset daerah merupakan satu dari delapan fokus area pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang KPK lakukan di 542 pemda baik provinsi, maupun kabupaten atau kota," tuturnya.

Komisi antirasuah mendorong perbaikan tata kelola dan penyelamatan aset daerah sebagai kekayaan negara untuk menghindari terjadinya potensi kerugian negara karena aset yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah.[]