Katib Syuriyah PBNU Ingatkan Potensi Intervensi Dana pada Muktamar ke-35 NU

AKURAT.CO Katib Syuriyah PBNU, Ikhsan Abdullah, mengingatkan adanya potensi intervensi kepentingan melalui pembiayaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026.

Menurutnya, isu pendanaan perlu mendapat perhatian serius karena berpengaruh terhadap independensi organisasi dalam menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah persiapan pelaksanaan Muktamar NU yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026.

Hingga saat ini, lokasi penyelenggaraan muktamar masih menunggu keputusan final setelah sejumlah daerah mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Ikhsan menilai pembahasan mengenai Muktamar selama ini lebih banyak berpusat pada dinamika kandidat dan lokasi pelaksanaan, sementara aspek pembiayaan belum menjadi perhatian utama.

Baca Juga: KPK Panggil Kembali Bos Maktour Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji

Menurutnya, Muktamar merupakan forum strategis yang menentukan arah gerakan organisasi sehingga proses penyelenggaraannya perlu dijaga dari pengaruh eksternal.

“Muktamar NU adalah titik kulminasi peradaban jam’iyyah. Di sanalah arah lima tahun ke depan ditentukan. Karena itu, Muktamar tidak boleh dipandang sebagai hajatan biasa. Ia adalah perhelatan majelis ijtihad jam’iyyah,” kata Ikhsan, Rabu (1/7/2026).

Ia menegaskan ancaman yang perlu diantisipasi bukan hanya persaingan antarkandidat, melainkan kemungkinan masuknya pembiayaan dari pihak yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.

Menurut Ikhsan, keterkaitan antara pendanaan dan pengaruh terhadap kebijakan organisasi merupakan hal yang perlu diwaspadai.

“Di titik inilah, ancaman paling halus namun paling berbahaya muncul, yaitu intervensi dana dari pemodal besar atau bandar politik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pola intervensi semacam itu dapat bermula dari dukungan pembiayaan penyelenggaraan, tetapi berpotensi berkembang menjadi pengaruh terhadap keputusan-keputusan organisasi di masa mendatang.

“Logikanya sederhana. Siapa yang membiayai, dia ingin mengatur. Hari ini bentuknya sponsorship Muktamar, besok bisa menjadi titipan kebijakan,” katanya.

Ikhsan menilai terdapat tiga risiko utama apabila praktik tersebut tidak diantisipasi sejak awal.

Pertama, menurutnya, intervensi pendanaan dapat mengganggu sistem meritokrasi kader dengan menggeser ukuran kepemimpinan dari kapasitas dan pengabdian menjadi kedekatan terhadap sumber modal.

Kedua, munculnya relasi timbal balik politik yang berpotensi mengurangi independensi organisasi dalam mengambil keputusan.

Ketiga, kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan agenda penguatan kemandirian ekonomi yang selama ini dibangun melalui berbagai instrumen organisasi.

Untuk itu, Ikhsan mendorong Muktamar ke-35 menjadi momentum penguatan kembali prinsip kemandirian organisasi, termasuk dalam aspek pendanaan.

Ia mengusulkan agar sumber pembiayaan lebih banyak berasal dari partisipasi warga, donasi yang transparan, serta penguatan badan usaha dan lembaga ekonomi internal organisasi.

Baca Juga: Gus Ipul Sebut Nasaruddin Umar Berpeluang Pimpin PBNU, Singgung Rekam Jejak Ketua Umum

“Dana Muktamar harus mayoritas dari iuran warga, donasi transparan tanpa syarat, dan hasil usaha badan otonom. Jika ada donatur besar, harus diumumkan secara terbuka. Jika ada syarat, maka wajib ditolak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa independensi organisasi menjadi elemen penting untuk menjaga posisi NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang tetap mampu menjalankan fungsi moral dan kebangsaan secara independen.

Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35, isu transparansi pendanaan diperkirakan menjadi salah satu pembahasan penting di tengah meningkatnya perhatian terhadap tata kelola organisasi dan proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan NU.