Eks Ketua PWNU Jatim Desak PBNU Minta Maaf dan Mundur Imbas Skandal Korupsi Haji dan Isu Zionisme

AKURAT.CO Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang, KH Marzuki Mustamar, angkat bicara terkait dua isu besar yang kini mengguncang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022–2027. Mantan Ketua PWNU Jawa Timur itu mendesak PBNU meminta maaf dan mundur demi menjaga marwah jam’iyyah NU.

“Sebenarnya saya tidak ingin berkomentar terhadap kinerja PBNU 2022–2027. Tidak mau tahu, juga tidak ingin menjejali kepala saya dengan memori perilaku para pemimpin PBNU sekarang. Cukup bagi saya mencatat dan tidak melupakan gestur mereka yang membuat mata publik Indonesia terbelalak, serta kebijakan PBNU yang membikin warga NU ‘nggerundel’ sepanjang jalan,” kata Kiai Marzuki kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

Baca Juga: Ramai Berita Rekening Dibobol, Apa Hukumnya dalam Islam?

Menurutnya, dugaan keterlibatan PBNU dalam kasus korupsi kuota tambahan haji serta indikasi penyusupan zionisme Israel melalui AKN NU telah meruntuhkan wibawa organisasi. “Dua skandal itu meruntuhkan marwah jam’iyyah NU,” ujarnya.

Kiai Marzuki menegaskan, dampak dari dua kasus tersebut membuat NU dicibir dan mendapat stigma negatif. Namun, ia menekankan bahwa jam’iyyah NU tetap suci dan mulia.

“Yang menjaga kemuliaan NU adalah warga jemaah yang dengan kesederhanaan mendedikasikan dirinya untuk agama, ilmu, kemashlahatan, dan persaudaraan,” ucapnya.

Ia juga menilai bahwa zionisme telah menembus pertahanan PBNU selama lebih dari satu dekade.

“Zionisme masuk menyusuri pikiran petinggi PBNU. Saya tidak akan menjelaskan detail peristiwa atau dokumen yang patut dicurigai. Cukup saya ungkapkan, syukur bila pelaku memberikan klarifikasi,” tegasnya.

Baca Juga: KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Korupsi Kuota Haji ke PBNU

Atas situasi tersebut, Kiai Marzuki menyerukan dua langkah yang harus ditempuh. Pertama, PBNU diminta memohon maaf kepada warga jam’iyyah lalu mundur serta menyerahkan kepemimpinan kepada pemegang mandat organisasi.

Kedua, PBNU bisa mempercepat pelaksanaan Muktamar untuk mempertanggungjawabkan mandat kepemimpinan di hadapan warga NU.