Pengadaan Chromebook, Pakar Siber: Data Pendidikan Kita Akan Dimanfaatkan Asing

AKURAT.CO, Belakangan ini, publik ramai membicarakan soal laptop untuk bantuan sekolah dari Kemendikbudristek. Kemendikbudristek dikabarkan telah menggelontorkan anggaran hingga Rp17 Triliun untuk pengadaan laptop dan perangkat lainnya yang dibuat oleh vendor lokal.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja, menyatakan, sebagai pengguna chromebook, ia berpendapat bahwa chromebook kurang tepat digunakan di Indonesia. 

"Chromebook itu bagaikan ponsel berukuran besar yang membutuhkan internet agar dapat berfungsi dengan baik. Tanpa internet, tidak banyak yang dapat dilakukan dengan penyimpanan sebesar 32GB, apalagi aplikasi selain Google tidak dapat diinstal pada perangkat ini," ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk "Belanja Laptop 17 T Vs Rekrutmen Guru Asn: Mana Yang Prioritas?", baru-baru ini.

Terlebih, Ardi menuturkan bahwa akses internet di Indonesia masih sangat terbatas.

"Jangan sampai laptop-laptop ini hanya digunakan sebagai ganjal pintu saja,” tukasnya.

Ardi juga menegaskan bahwa chromebook yang bisa dikontrol ini berpotensi untuk disalahgunakan.

“Ini berarti kita malah bergantung total sama asing, karena semua sistem operasi, penyimpaan, aplikasi, dan lain-lain menggunakan teknologi asing yang katanya gratis," sebutnya.

"Data-data pendidikan kita akan dimanfaatkan oleh perusahaan asing yang memang cari uangnya dengan cara berjualan data digital," tambah Ardi.

Alih-alih berniat akan mandiri dengan menggunakan merk lokal, jelas dia, namun kenyataannya, Indonesia malah bergantung pada asing karena isi laptopnya dapat dikontrol oleh perusahaan asing tersebut.

"Siapa yang jamin tidak akan dimonetasi, siapa yang jamin kerahasiaan data, kita sendiri belum punya undang-undang kerahasiaan data,” sesalnya.

Kekhawatiran ternyata juga muncul dari para guru seperti yang disampaikan Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim.

“Semoga pemilihan laptop chromebook yang akan dibeli Kemendikbudristek untuk sekolah-sekolah ini sudah melalui kajian dan merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia. Bukan karena telah menanamkan modal di Gojek. Para guru berharap kebijakan ini bukan untuk kepentingan bisnis semata,” katanya. 

Sementara itu, Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyoroti rendahnya anggaran pelatihan guru. Data dari Pusdatin Kemendikbud pada tahun 2018 menunjukkan baru empat puluh prosen (40%) guru yang melek teknologi. 

Tetapi anggaran pelatihan guru di program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak hanya 2,68 trilyun saja. Hal itu menurutnya jauh dari anggaran untuk belanja laptop.

“Kemendikbudristek lebih memprioritaskan bangun badannya daripada jiwanya,” papar dia. Fakta di lapangan, lanjut Satriawan, bantuan laptop chromebook tahun anggaran 2020 banyak tidak dapat digunakan karena minimnya akses internet seperti di daerah Enrekang (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur).

"Belum dievaluasi sudah mau ditambah lagi jumlahnya dengan kondisi daerah yang sama,” pungkas Satriwan.[]