Optimistis Presidensi B20-G20 Indonesia Mampu Beri Terobosan untuk Pemulihan Ekonomi Dunia

AKURAT.CO Perhelatan Business of Twenty (B20) Indonesia Summit 2022 atau Konferensi Tingkat Tinggi  (KTT) B20 sekaligus menjadi puncak rangkaian kegiatan Presidensi B20 Indonesia yang telah dimulai sejak inception meeting pada Januari 2022. Presidensi B20-G20 Indonesia mampu memberikan terobosan untuk pemulihan ekonomi dunia dan meredam suhu politik dunia.

"Saya optimistis Presidensi B20-G20 Indonesia mampu memberikan terobosan untuk pemulihan ekonomi dunia dan meredam suhu politik dunia," kata Delegasi KTT B20 dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Bidang Hubungan Luar Negeri, Genesia Suhardiman, dalam keterangan persnya, Jumat (18/11/2022).

Menurutnya, tantangan yang dihadapi oleh perekonomian dunia, termasuk Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini adalah lonjakan harga komoditas yang tinggi, normalisasi kebijakan moneter negara maju yang agresif, serta konflik Rusia-Ukraina. Dalam Presidensi B20, semangat juang disini adalah untuk melihat bahwa di setiap tantangan pasti selalu ada peluang, kita harus tetap optimis menghadapi segala kondisi gejolak geopolitik dan tantangan perubahan iklim.

Meskipun masih di tengah kondisi pandemi, ketegangan geopolitik, krisis pangan, energi, serta krisis keuangan, Indonesia pada kuartal III, masih tumbuh lebih kuat dari kuartal sebelumnya, pada angka 5,72 persen," kata dia.

Dia menjelaskan, sebagai forum dialog resmi G20 yang mewakili komunitas bisnis global, B20 memiliki tugas memformulasikan rekomendasi kebijakan atas sejumlah isu global yang selaras dengan agenda G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi global, bekerja sama untuk memajukan isu-isu global yang bersifat kritis serta mampu memberikan solusi konkret dan kolektif untuk mendorong pemulihan".

Para pemimpin bisnis dari negara-negara anggota G20 yang tergabung dalam B20 telah menyerahkan policy recommendation final atau communique kepada Presiden Joko Widodo. Aspirasi dan masukan dari komunitas bisnis global melalui B20 selaku business engagement G20 dalam bentuk policy recommendation terefleksikan dalam B20 Communique. B20 Communique merupakan bentuk pernyataan bersama B20 yang merangkum isu prioritas yang menjadi konsensus bersama.

Kata dia, Communique tersebut berisi ringkasan inti atas pandangan, arahan, dan solusi dari seluruh task force (TF) dan action council B20 yang telah bekerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan sepanjang 2022. B20 Indonesia telah menyiapkan B20 Communique berupa dokumen yang merangkum seluruh policy recommendation, policy action, dan legacy program yang diserahkan kepada KTT G20 agar dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh G20.

Keselerasan Prioritas B20-G20

Selaras dengan arahan Presiden Jokowi, B20 Indonesia menetapkan 3 prioritas utama untuk B20 Summit. Hal ini sejalan dengan prioritas Presidensi G20 terkait masalah mendasar bagi negara berkembang dan negara maju, yakni ekonomi hijau, pemberdayaan UMKM dan perempuan, serta penguatan ketahanan kesehatan global. Ia juga menekankan peran penting kolaborasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan perusahaan besar untuk mendorong akselerasi digitalisasi. Tercatat, ada 19 juta UMKM yang masuk platform digital dan ditargetkan angka ini naik menjadi 30 juta UMKM pada 2024.

"Selaras dengan pesan Presiden Joko Widodo yang menitipkan untuk kita semua turut membesarkan usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro agar mereka tidak tertinggal, dimana selama 3 tahun ke belakang pemerintah juga sudah berusaha memasukan para pelaku usaha mikro ke digital platform. B20 Indonesia tidak hanya untuk memberi ruang bagi kepentingan sekelompok pemimpin bisnis global, melainkan juga bagi UMKM. Pandangan saya dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, yang mana penting sekali untuk dilakukan yakni pengembangan UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi. Sebab peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5 persen, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

"Dengan demikian, tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama oleh segenap stakeholders terkait antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas legalitas, pembiayaan, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, hingga pemerataan pembinaan dan pelatihan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengungkapkan, Kadin Indonesia melalui B20 mencoba mengambil peran aktif untuk menyalurkan aspirasi pengusaha atau pelaku bisnis untuk mengembangkan langkah yang produktif dan inovatif demi kepentingan ekonomi secara nasional maupun global. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menghasilkan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan regulasi.

Sedangkan di sisi lain, komunitas bisnis memiliki kemampuan dari segi practical serta resources untuk menghasilkan transformasi ekonomi serta membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Ia meyakini, semua rekomendasi kebijakan dan legacy B20 yang menjadi kunci pemulihan ekonomi global akan dijalankan, diadopsi dan diimplementasikan oleh negara-negara G20 yang mewakili 6,5 juta komunitas bisnis internasional dan mempengaruhi arah sosial ekonomi dunia serta menyumbang 80 persen PDB global.

"B20 Indonesia telah merancang 25 policy recommendation dan 68 policy action bagi negara G20 yang mencakup tiga aspek prioritas. Pertama, memprioritaskan inovasi untuk membuka peluang pertumbuhan pasca pandemi. Kedua, memberdayakan UMKM dan kelompok rentan. Ketiga, mendorong kolaborasi antara negara maju dan berkembang," kata Arsjad.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia dihadiri lebih dari 3.300 delegasi yang terdiri dari 2.000 chief executive officer (CEO), pemimpin bisnis dari 65 negara, dan beberapa Kepala Negara.Sebagai salah satu engagement group terkemuka dari G20, B20 memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global pascapandemi covid-19, khususnya di negara-negara G20 melalui KTT G20. []