Delhi Siaga Hadapi Demo Besar Gerakan Gen Z "Cockroach", 30.000 Personel Keamanan Dikerahkan

AKURAT.CO Ibu kota India, Delhi, memperketat keamanan menjelang aksi demonstrasi besar yang digerakkan oleh gerakan Gen Z bernama Cockroach. Sebanyak lebih dari 30.000 personel polisi dan paramiliter dikerahkan untuk mengantisipasi unjuk rasa pada Sabtu, yang menuntut reformasi pemilu dan pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar.

Gerakan yang dipelopori Cockroach Janata Party (CJP) itu menuduh adanya manipulasi daftar pemilih. Aksi tersebut diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam beberapa waktu terakhir karena mendapat dukungan dari partai oposisi, organisasi petani, dan kelompok mahasiswa.

Polisi menolak memberikan izin demonstrasi di Jantar Mantar, lokasi utama aksi di Delhi. Sejumlah jalan menuju kawasan tersebut ditutup menggunakan barikade logam besar. Beberapa perjalanan kereta menuju Delhi dibatalkan, sementara puluhan stasiun metro diperintahkan tutup untuk mencegah massa berkumpul.

Gerakan Gen Z Tantang Pemerintahan Narendra Modi

Abhijeet Dipke, pendiri Cockroach Janata Party, menegaskan kelompoknya tetap akan bergerak menuju Jantar Mantar pada Sabtu pagi meski polisi melarang aksi tersebut.

“Jika kalian ingin memenjarakan kami atau bahkan menembak kami, kami siap,” tulis Dipke dalam unggahan di platform X yang ditujukan kepada Perdana Menteri Narendra Modi.

CJP sebelumnya menarik perhatian nasional melalui demonstrasi selama beberapa pekan pada musim panas yang menuntut reformasi pendidikan. Aksi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Modi dan berujung pada pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan pada Juli.

Pekan lalu, para pendukung CJP kembali menggelar aksi di Mumbai untuk menuntut pengunduran diri Kumar. Demonstrasi serupa juga berlangsung di Bengaluru pada Kamis.

Kelompok CJP menuduh aparat menghalangi sejumlah pendukung mereka untuk mencapai Delhi. Sementara itu, polisi menyatakan larangan aksi di Jantar Mantar didasarkan pada pemberitahuan yang dianggap terlalu singkat serta catatan ketidakpatuhan terhadap arahan hukum dalam demonstrasi sebelumnya.

Pejabat kepolisian Nupur Prasad mengatakan permohonan kegiatan di Jantar Mantar harus diajukan setidaknya 10 hari sebelum pelaksanaan. CJP membantah bahwa mereka membutuhkan persetujuan polisi dan berpendapat cukup memberi pemberitahuan kepada aparat.

Kontroversi Daftar Pemilih Picu Ketegangan Politik

Akar demonstrasi ini adalah revisi daftar pemilih India melalui program Special Intensive Revision (SIR), yang dimulai pada tahun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum India menyatakan program tersebut bertujuan menghapus data ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Sejauh ini, sekitar 130 juta nama telah dihapus dari daftar pemilih. Namun, partai oposisi dan sejumlah aktivis menuding proses tersebut turut menghapus nama pemilih yang sebenarnya memenuhi syarat.