Iran Kecam Sekjen PBB karena Dinilai Remehkan Dampak Serangan AS-Israel

AKURAT.CO Pemerintah Iran mengecam Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres karena dinilai meremehkan jumlah korban jiwa akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Kritik tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, melalui unggahan di platform X pada Sabtu (7/3/2026).

Dalam pesannya, Baghaei meminta agar situasi yang terjadi tidak digambarkan secara umum sebagai “pertempuran”, melainkan disebut sebagai tindakan agresi.

"Mari kita sebut apa adanya," tulisnya.

Ia menegaskan, “Ini bukan 'pertempuran'; ini adalah 'tindakan agresi tanpa provokasi' yang dilancarkan oleh dua rezim bersenjata nuklir terhadap Iran.”

Baghaei juga menyoroti bahwa serangan tersebut terjadi saat Iran dan Amerika Serikat sedang menjalani proses diplomatik.

"Kita SEDANG dalam 'negosiasi diplomatik serius' sementara AS/Israel menyerang Iran, untuk kedua kalinya dalam 9 bulan terakhir," ujarnya.

Selain itu, ia mengkritik pernyataan Guterres yang dinilai lebih menekankan dampak ekonomi global dibanding korban sipil di Iran.

Baca Juga: Maskapai Arab Saudi Mulai Buka Kembali Penerbangan Terbatas

"Anda prihatin tentang 'risiko besar bagi ekonomi global'; bagaimana dengan warga sipil yang tidak bersalah, termasuk 175 malaikat kecil yang dibantai di Kota Minab, dan banyak lagi yang tewas dan cacat di seluruh Iran selama 7 hari terakhir akibat tindakan kriminal Amerika/Israel?!" tulis Baghaei.

Menurut keterangan otoritas Iran, lebih dari 1.100 orang dilaporkan tewas sejak dimulainya serangan pada Sabtu pekan lalu. Di antara korban tersebut termasuk anak-anak di Kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran selatan.

Baghaei menutup pernyataannya dengan mendesak PBB mengambil sikap yang lebih tegas terhadap konflik yang terjadi.

"PBB harus berterus terang dan memikul tanggung jawab hukum dan moralnya terkait perang ilegal terhadap Iran ini," ujarnya.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekretaris Jenderal PBB terkait pernyataan tersebut.