Trump Klaim Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata Usai Bentrokan Berdarah di Perbatasan

AKURAT.CO Ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan mungkin akan segera mereda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk menghentikan baku tembak setelah konflik yang berlangsung beberapa hari terakhir menewaskan sedikitnya 20 orang.

Mengutip laporan AFP, Sabtu (13/12/2025), bentrokan terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari sengketa perbatasan lama antara Thailand dan Kamboja. Perselisihan ini berkaitan dengan penetapan garis batas sepanjang sekitar 800 kilometer yang ditarik sejak era kolonial, dan kini berdampak pada sekitar setengah juta warga yang terpaksa mengungsi di kedua sisi perbatasan.

Di tengah situasi tersebut, Bangkok dan Phnom Penh saling menuding sebagai pihak yang memicu kembali eskalasi kekerasan.

Trump mengungkapkan bahwa kesepakatan gencatan senjata dicapai setelah ia melakukan komunikasi langsung dengan para pemimpin kedua negara. “Pagi ini saya melakukan percakapan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengenai konflik lama yang kembali pecah,” tulis Trump melalui platform Truth Social miliknya.

Ia menyebutkan, Thailand dan Kamboja sepakat menghentikan seluruh penembakan mulai malam hari dan kembali pada perjanjian damai yang sebelumnya telah disepakati pada Juli lalu. Kesepakatan tersebut, menurut Trump, juga difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

“Dua negara ini siap melanjutkan perdamaian serta memperkuat hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Trump, sembari menyampaikan apresiasi atas peran Anwar dalam proses mediasi.

Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyampaikan pernyataan senada usai berbincang dengan Trump. Ia menegaskan kepada publik internasional bahwa Kamboja telah menyatakan kesediaannya untuk mematuhi gencatan senjata.

“Pihak yang melanggar perjanjian harus bertanggung jawab memperbaiki keadaan, bukan pihak yang menjadi korban pelanggaran,” kata Anutin, seraya menambahkan bahwa pembicaraannya dengan Presiden AS berlangsung positif.