Protes Lawan Kudeta Myanmar Makin Membara, Demonstran Tulis Golongan Darah di Tangan

AKURAT.CO, Demonstran memenuhi jalan-jalan di seluruh Myanmar pada Senin (22/2). Aksi sebesar itu terakhir kali terlihat dalam pemberontakan tahun 1988 yang diberangus oleh tindakan keras militer berdarah.

Di sisi lain, para jenderal Myanmar yang melancarkan kudeta pada 1 Februari masih terlihat menahan diri. Militer telah mengancam dan mengerahkan Divisi Infanteri Muda ke-33 yang terkenal akan kebrutalannya terhadap Rohingya dan etnis lainnya. Pasukan tersebut dikerahkan ke lokasi protes perkotaan.

Dilansir dari The Globe and Mail, setidaknya 3 orang tewas dalam aksi demonstrasi. Puluhan orang telah dipukuli dan ratusan ditangkap. Polisi juga dituding menembak bagian belakang kepala seorang pria berusia 30 tahun atas dugaan pelanggaran jam malam.

Pada Senin (22/2), para demonstran menulis golongan darah mereka sendiri di tangan untuk mengantisipasi kekerasan. Untungnya, hingga malam hari, tidak ada kematian yang dilaporkan.

Angkatan bersenjata yang berjaga di seluruh negeri tidak menggunakan tindakan keras berdarah.

"Sebaliknya, mereka mencoba mencari cara bagaimana menghentikan protes tanpa kekerasan," ungkap Soe Myint, mantan aktivis yang selama beberapa dekade memimpin Mizzima, sebuah organisasi berita independen.

Mizzima kini menyiarkan dari lokasi nonpermanen setelah sinyalnya ditarik pemerintah dari saluran distribusi terkenal. Sementara itu, rezim menangkap para pemimpin politik dan tokoh budaya berpengaruh, termasuk sutradara sekaligus aktor Lu Min.

"Ini adalah perang informasi. Tentu saja, upaya mematikan untuk memadamkan protes tak bisa dihilangkan karena militer sama kejamnya dengan sebelumnya," tambahnya.

Aksi protes telah menciptakan tekanan kuat pada mereka yang kini memerintah negara tersebut. Fungsi normal perkotaan terhambat demonstrasi yang tak henti digelar.

"Para pemimpin militer Myanmar kini menghadapi pilihan antara menindak keras demonstrasi ini, yang akan menyebabkan banyak nyawa melayang, atau membiarkan mereka terus membangun momentum," komentar Richard Horsey, konsultan Myanmar untuk International Crisis Group.

Pembiaran pun punya risiko tersendiri. Menurutnya, gerakan pembangkangan sipil yang berbarengan dengan demonstrasi massa tak hanya akan melumpuhkan pemerintah, tetapi juga ekonomi.

Di sisi lain, militer tampak tak mau gegabah memukul mundur satu generasi pengunjuk rasa yang terhubung melalui media sosial dan mampu merespons pergerakan pasukan secepat kilat.

"Yang muncul di jalanan Myanmar bukan sekadar luapan amarah kepada pemerintahan otoriter yang sekarang. Negara ini telah merasakan 1 dekade liberalisasi relatif, sehingga sangat sulit untuk 'memasukkan kembali jin itu ke dalam botol'," sambung Horsey.

Salah satu warga yang ikut demonstrasi adalah Minn Thant. Pria 30 tahun ini tak pernah ikut unjuk rasa sebelum kudeta. Pada Senin (22/2), ia turun ke jalan bersama istrinya, tanpa tahu apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

"Meski kami takut akan penahanan, penyiksaan, dan kematian, kami menang jumlah. Mereka tak bisa memasukkan kami semua ke penjara," ujarnya.

Ia pun sudah tahu taruhannya, menang atau menghabiskan 1-2 dekade lagi di bawah kediktatoran militer.

Militer Myanmar sendiri telah menjanjikan stabilitas. Awal bulan ini Kepala junta Jenderal Senior Nin Aung Hlaing berjanji tak akan ada perubahan kebijakan politik dan ekonomi di bawah kekuasaan militer. Namun, tak jelas seberapa banyak agenda yang dapat disampaikan para jenderal jika mereka terus memegang kendali.

Janji-janji militer pun gagal meredam aksi unjuk rasa.

"Generasi baru ini sangat disiplin. Mereka hanya meneriakkan slogan dan mengekspresikan keinginan mereka dengan sangat damai," puji Ko Ko Gyi, salah satu aktivis demokrasi paling terkenal di Myanmar.

Ia menghabiskan 17 tahun di penjara setelah berpartisipasi dalam pemberontakan 1988 dan protes lainnya di tahun-tahun berikutnya. Ko Ko Gyi pun menyerukan militer agar mulai bernegosiasi dengan pemerintahan terpilih.

"Protes jalanan dan pembangkangan sipil adalah cara, bukan tujuan. Ini adalah mekanisme tekanan dari masyarakat yang ingin memulihkan demokrasi. Kami mencoba menemukan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan kami," pungkasnya.[]