Manfaatkan Diplomat Veteran, Joe Biden Tunjuk Antony Blinken Jadi Menlu AS

AKURAT.CO, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden telah menominasikan diplomat veteran Antony Blinken sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Linda Thomas-Greenfield sebagai duta besar untuk PBB.

Mengutip Reuters hingga The Guardian, langkah menunjuk para diplomat veteran dilakukan Biden menyusul kampanyenya untuk mengembalikan AS sebagai pemimpin di panggung global.

Blinken sendiri telah lama dikenal sebagai orang kepercayaan Biden. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menlu hingga Wakil Penasihat Keamanan Nasional di bawah pemerintahan Barack Obama.

Sementara, Thomas-Greenfield yang seorang kulit hitam diketahui sempat menjabat sebagai asisten Menlu untuk Afrika.

Menanggapi nama-nama ini, Reuters pun menyebut bahwa Biden tengah mempromosikan para diplomat veteran untuk memegang posisi kunci.

Kemudian, khusus penunjukkan Thomas-Greenfield, Biden dikatakan tengah memuluskan janjinya untuk memenuhi kabinet yang lebih beragam.

Penunjukkan tersebut juga telah memberi petunjuk kuat bahwa ajudan lama Biden, Jake Sullivan mungkin akan menjadi penasihat keamanan nasional AS.

Sullivan diketahui sempat menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Biden selama pemerintahan Obama dan juga sebagai wakil kepala staf Menlu Hillary Clinton.

"Penunjukan Blinken membuat ajudan lama Biden dan veteran kebijakan luar negeri lainnya, Jake Sullivan, menjadi kandidat teratas untuk menjadi penasihat keamanan nasional AS," kata sebuah sumber.

Namun, meski nama-nama ini telah bocor, tim transisi Biden hingga kini masih enggan menanggapi permintaan komentar.

Sementara, Ron Klain yang dipilih sebagai kepala staf Gedung Putih, mengatakan bahwa pemilihan kabinet Biden pertama akan dilakukan pada Selasa (24/19) besok.

Terlepas dari susunan kabinet anyar AS, Biden sendiri telah memberikan kritikan kebijakan luar negeri Trump.

Selama kampanye, Biden pun bersumpah akan mengembalikan komitmen AS pada pakta-pakta global yang 'diacuhkan' Trump. Di antaranya termasuk NATO, Kesepakatan Iklim Paris, Organisasi Kesehatan Dunia, dan bahkan kesepakatan nuklir Iran.

Sementara itu, di sisi lain, Trump kini dilaporkan masih kekeh menolak hasil pemilu. Dalam laporan, tim kampanye Trump pun dikatakan masih sibuk mengurusi gugatan kecurangan pemilu.

Meski begitu, upaya Trump untuk menggagalkan sertifikasi penghitungan suara sejauh ini telah gagal di pengadilan negara bagian kunci. Di antaranya termasuk Pennsylvania, Georgia, Michigan, hingga Arizona.[]